Logo BeritaSatu

IAP Dorong Percepatan Penyusunan RDTR

Selasa, 14 Agustus 2018 | 09:03 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya meningkatkan peringkat daya saing global dan kemudahan berinvestasi (ease of doing business) di Indonesia.

Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan kemudahan investasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS), dinilai tidak akan optimal jika kabupaten/kota belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Advertisement

Masalahnya, dari 540 kabupaten/kota di Indonesia, baru 40 kabupaten/kota yang memiliki Perda RDTR. Sementara itu, rencana umum tata ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota masih bersifat normatif dan belum dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian perizinan berusaha.

Ketua Umum Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur penyusunan RDTR.

"IAP sebagai asosiasi profesi perencanaan di Indonesia memandang perlu untuk memberikan masukan berdasarkan pandangan teknis dan profesional agar proses penyelesaian percepatan RDTR dapat dilaksanakan dengan efektif," kata Bernardus dalam keterangannya, Selasa (14/8).

Menurut Bernardus, hal yang penting diperhatikan percepatan penyelesaian RDTR tersebut harus sinkron dan koheren dengan kebijakan-kebijakan terkait lainnya.

Pertama, kebijakan satu peta (one map policy) yang diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dimana mensyaratkan adanya kesatuan informasi geotematik spasial pada skala 1:50.000 yang dapat mendukung perencanaan ruang. Kedua, Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dimana penyusunan RDTR dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

"Sinkronisasi dibutuhkan tidak hanya dalam level kebijakan antar Kementerian/Lembaga terkait, tapi juga pada level teknis pelaksanaan yang melibatkan tenaga-tenaga ahli bidang penataan ruang. Ketidaksinkronan kebijakan dan pelaksanaan dapat menghambat dan memperlambat proses penyelesaian percepatan RDTR di kabupaten/kota," tambahnya.

Oleh karena itu, kata Bernardus, pihaknya meminta pemerintah melibatkan IAP dalam merekomendasikan tenaga ahli perencana yang memiliki kompetensi dalam penyusunan RDTR, kebijakan satu peta dan pelaksanaan KLHS. Dengan adanya kesepakatan kualifikasi yang dibutuhkan ini, maka sinkroninasi pelaksanaan percepatan penyelesaian RDTR dapat dilakukan dengan baik.

"Bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, IAP terlibat dalam proses validasi dan penjaminan mutu hasil pekerjaan penyelesaian percepatan RDTR, kebijakan satu peta dan pelaksanaan KLHS," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Brigadir RR


# Bharada E


# Jokowi


# Brigadir J


# MU


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Airlangga: UMKM Berkontribusi Besar pada Ekonomi Nasional

Airlangga: UMKM Berkontribusi Besar pada Ekonomi Nasional

EKONOMI | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings