Logo BeritaSatu

Mengatur Standar Beras

Jumat, 1 Maret 2019 | 10:01 WIB
Oleh : Khudori / GOR

Dalam beberapa bulan terakhir ada keluhan sulitnya menemukan beras dengan harga medium di pasaran. Beras yang dijual di pasar induk, pasar tradisional dan warung pengecer mayoritas dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang diatur pemerintah: Rp 9.450 per kg. Mengapa ini terjadi?

Ada yang menduga sebagian besar gabah diolah jadi beras premium yang HET-nya dipatok Rp 12.800 per kilogram (kg) di wilayah produsen. Dengan harga gabah di atas Rp 5.000 per kg, ongkos di tingkat penggilingan padi mencapai Rp 9.600-Rp 10.000 per kg beras. Dengan mengolah jadi beras premium, penggilingan masih memperoleh keuntungan. Jika gabah diolah jadi beras medium, pelaku usaha merugi.

Dugaan lain, para pelaku penggilingan padi kecil yang hanyabisa memproduksi beras medium menyiasati tingginya harga gabah dengan menyediakan beras pada kondisi apa adanya. Tidak mengklaim medium atau premium. Lalu mereka menjual beras secara curah di bawah HET premium. Siasat seperti ini tidak melanggar Pasal 4 Permendag 57/2017 tentang HET karena kewajiban mencantumkan jenis beras dan HET berlaku untuk penjualan eceran dalam kemasan.

Jika dugaan ini benar, sudah saatnya pemerintah memberlakukan standar beras secara ketat agar masyarakat konsumen terlindungi. Standardisasi, seperti diatur di Pasal 3 UU No 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan antara lain meningkatkan jaminan mutu, meningkatkan perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat, serta meningkatkan kepastian.

Sayangnya, aneka peraturan terkait standar beras belum menjamin tujuan-tujuan tersebut. Bukan saja jumlahnya banyak, yang lebih menyedihkan, antara aturan yang satu dengan yang lain standarnya berbeda-beda. Bagi pelaku usaha, konsumen, lembaga penguji dan aparat pengawas ini tentu menyulitkan: aturan mana yang mesti diikuti dan dipedomani?

Aturan terakhir adalah Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Di beleid yang terbit pada 31 Agustus 2017 ini kelas mutu beras dibagi tiga: medium, premium, dan khusus. Permentan ini mengadopsi sebagian syarat beras medium dan premium SNI 6128:2015. Di SNI 6128:2015, beras dibagi 4 kelas mutu: premium, dan medium 1, 2, 3.

Baik kelas mutu premium maupun medium, syarat di SNI itu diturunkan levelnya saat diadopsi di Permentan. Misal, syarat beras premium di SNI adalah derajat sosoh 100%, maksimal kadar air 14%, beras kepala 95%, dan butir patah 5%. Di Permentan diturunkan jadi: derajat sosoh 95%, maksimal kadar air 14%, beras kepala 85%, dan butir patah 15%.

Di luar itu ada Permendag No 57/2017 tentang Penetapan HET Beras, dan Inpres No 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Kelas mutus beras di Permendag 57 dibagi tiga, sama seperti di Permentan 31. Bahkan, tiga syarat di Permendag 57, yaitu derajat sosoh, kadar air dan butir patah, sama persis dengan di Permentan 31. Sementara di Inpres 5/2015, syarat mutu beras adalah derajat sosoh 95%, maksimal kadar air 14%, butir patah 20%, dan menir 2%.

Ditilik dari sisi cakupan syarat, SNI 6128:2015 lebih lengkap (mencakup 10 syarat), disusul Permentan 31 (7 syarat), Inpres 5/2015 (5 syarat), dan Permendag 57 (3 syarat). Menurut Pasal 5 ayat 4 UU No 20/2014, kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan. Merujuk pasal ini, Permentan 31 bisa dimaknai sebagai aturan teknis tentang standar beras.

Pertanyaannya, bukankah Badan Standardisasi Nasional sudah mengeluarkan SNI beras? Jika sudah ada aturan, mengapa kementerian teknis membuat standar baru? SNI bukan hal suci yang tak bisa diubah. Tapi perubahan mesti disepakati semua pihak tanpa kecuali: pemerintah, pakar, pelaku usaha, konsumen. Peninjauan SNI bisa dilakukan 5 tahun setelah berlaku.

Lebih dari itu, jika Permentan 31 jadi rujukan kelas mutu beras, ada kelemahan yang potensial menjadi titik masuk dugaan identifikasi dini kejahatan pangan. Pangkal masalahnya, Permentan 31 tidak mengatur lebih lanjut tentang standar metode penilaian kesesuaian mutu seperti apa, dan siapa yang berkompeten melakukannya.

Akibatnya, bisa saja ada temuan yang tidak sesuai dengan syarat mutu seperti aturan Permentan 31, baik karena berbeda metode pengukuran, persepsi parameter maupun institusi pemeriksa. Selain itu, tidak semua pelaku usaha memiliki peralatan yang memadai untuk mengendalikan parameter seperti diatur di Permentan 31.

Lalu, bagaimana Satgas Pangan menyikapi aneka masalah itu di lapangan? Langsung digaruk atau dibina dahulu? Apabila menujuk Pasal 53-57 UU No 20/2014, ada kewajiban BSN, kementerian/lembaga, dan pemda membina pelaku usaha dalam penerapan SNI. Pertanyaannya, bagaimana pelaku usaha akan diawasi dan bisa mendapatkan pembinaan dalam kerangka Permentan 31?

Pertanyaan-pertanyaan penting ini perlu mendapatkan penyelesaian tuntas dan segera. Yang diperlukan adalah aturan atau kebijakan jangka menengah-panjang yang jelas dan pasti agar pelaku usaha bisa membuat proyeksi. Bukan kebijakan yang berubah-ubah. Bukan saja agar konsumen terlindungi hak-haknya, lebih dari itu, pelaku usaha juga terjamin kelangsungan hidupnya karena ada kejelasan dan kepastian aturan. Mesti dihindari aturan abu-abu yang penafsirannya semau gue.

Pada titik ini jadi jelas bahwa adanya standar kelas mutu beras merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda. Mesti diakui, SNI 6128:2015 belum komplet karena hanya mencakup parameter fisik. Padahal, mutu beras juga ditentukan oleh nilai gizi, cita rasa, dan keamanan pangan.

Selama ini ada salah kaprah di masyarakat yang menganggap beras “ningsih”, bening dan bersih, bermutu baik. Padahal, beras itu hasil polesan berulang-ulang yang membuat kandungan nutrisinya terkikis.

Di Jawa dikenal ana rupa, ana rasa, ana rega (ada rupa, ada rasa, ada harga), yang pada intinya cita rasa merupakan salah satu penentu kelas mutu beras. Idealnya, selain parameter fisik, standar beras juga mencakup nilai gizi dan rasa. Terakhir, beras juga harus bebas dari hama-penyakit dan bahan kimia berbahaya. Yang tak kalah penting adalah aspek pengawasan. SNI akan sia-sia tanpa pengawasan ketat. Di UU No 20/2014 dikenal dua jenis SNI: sukarela dan wajib.

Pada dasarnya SNI bersifat sukarela. SNI bisa jadi wajib tergantung kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Juga kesiapan pelakuusaha. Sebagai ilustrasi, merunutdata BSN (September, 2017), 9.481 dari 11.385 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Dari 9.481 SNI yang masih berlaku itu hanya 205 (sekitar 2%) yang bersifat wajib.

Para pihak, terutama pemerintah, harus menimbang cermat dan hatihati sebelum memberlakukan SNI wajib untuk beras. Jangan sampai kewajiban itu justru menghambat persaingan tidak sehat, mengekang inovasi, dan mengerangkeng perkembangan UKM.

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Usut Tragedi Kanjuruhan, Itsus dan Propam Periksa 18 Polisi

Inspektorat Khusus (Itsus) dan Divisi Propam Polri memeriksa 18 anggota Polri berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Polri Dalami Penggunaan Gas Air Mata

Polri saat ini tengah mendalami penerapan prosedur tetap (protap) pengunaan gas air mata untuk membubarkan massa di Stadion Kanjuruhan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Andika Akan Sanksi Pidana Oknum Prajurit TNI yang Diduga Tendang Suporter

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan oknum prajurit TNI yang diduga menendang suporter dalam tragedi Kanjuruhan, bakal disanksi pidana.

NEWS | 3 Oktober 2022

Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Rp 86,5 Triliun Surya Darmadi Dilanjutkan

Eksepsi atau keberatan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

NEWS | 3 Oktober 2022

Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Menpora Panggil PSSI

Menko Polhukam Mahfud MD meminta Menpora Zainudin Amali untuk segera memanggil Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

NEWS | 3 Oktober 2022

Elektabilitas Puan Meningkat, Serangan Buzzer Tak Berpengaruh

Elektabilitas Puan Maharani berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, terus meningkat.

NEWS | 3 Oktober 2022

Surya Paloh Beri Otoritas Penuh kepada Anies Tentukan Cawapres

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan untuk memilih sendiri calon wakil presiden (cawapres).

NEWS | 3 Oktober 2022

Rasa Syukur Disabilitas Terima SK Non-ASN dari Gubernur Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan surat keputusan non-ASN Pemprov Sulsel kepada 12 orang penyandang disabilitas.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rawat Korban Tragedi Kanjuruhan, Menkes Diminta Tak Persoalkan Biaya

Menkes Budi Gunadi Sadikin diminta tidak mempersoalkan biaya dalam merawat korban tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Surya Paloh Jelaskan Alasan Nasdem Usung Anies Baswedan

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjelaskan alasan pihaknya memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. 

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
KPK Duga Rektor Unila secara Sepihak Batasi Kuota Penerimaan Maba

KPK Duga Rektor Unila secara Sepihak Batasi Kuota Penerimaan Maba

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings