Logo BeritaSatu

Panja di Tiga Komisi Dinilai Tak Efektif Selesaikan Kasus Jiwasraya

Selasa, 4 Februari 2020 | 18:42 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Kerja (panja) DPR di tiga komisi dinilai tak efektif menyelesaikan kasus gagal bayar Jiwasraya. Penelusuran kasus yang diperkirakan kerugiannya mencapai sekitar Rp13 triliun akan lebih efektif melalui panitia khusus (pansus).

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Jiwasraya

"Panja saja tak cukup, pansus justru menyempurnakan," kata anggota Panja Komisi III DPR untuk kasus Jiwasraya, Hinca IP Pandjaitan kepada Beritasatu.com, Selasa (4/2/2020).

Seperti diketahui, DPR membentuk panja di Komisi III, VI, dan XI. Komisi III bertugas terkait penegakan hukum kasus Jiwasraya yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Komisi VI menyangkut penyelesaian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara Komisi XI bekerja dalam hal pengawasan teknis keuangan.

"Tiga panja ini memastikan secara de facto. Nah supaya tak tumpang tindih dan bisa meluas dan komprehensif perlu pansus," ujar Hinca.

Partai Demokrat dan PKS Resmi Usulkan Pansus Jiwasraya

Sekretaris jenderal Partai Demokrat tersebut menambahkan, panja silakan berjalan. Begitu pun nantinya pansus. Sebab panja dan pansus merupakan alat kelengkapan dewan untuk memastikan hak konstitusional legislator menjalankan tugas dan kewajiban utamanya mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah.

"Panja terus berjalan dan pansus juga berjalan. Kalau panja parsial dan terpisah di tiga tempat, sedangkan pansus fokus di satu tempat dan kuat," tegas Hinca.

Seperti diberitakan, Fraksi PD (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah menyerahkan tanda tangan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Usulan itu disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR yang diwakili wakil ketua DPR Azis Syamsuddin, di ruang pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Gagal Bayar Jiwasraya Membengkak Jadi Rp 16 Triliun

"Hari ini kami datang ke pimpinan DPR yang alhamdulillah diwakili Pak Azis untuk menyampaikan usulan pansus hak angket Jiwasraya. Fraksi PKS dengan 50 anggota sudah tandatangan semua, mestinya sesuai syarat administratif yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua FPKS, Jazuli Juwaini.

Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut. Sebab sesuai tata tertib DPR, pengusulan itu sudah memenuhi syarat.

"Dalam penerimaan ini akan sesuai mekanisme sesuai tatib, khususnya Pasal 164, dimana hak-hak anggota dewan yang bisa menggunakan hak itu ditandatangani lebih dari satu fraksi. Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan," kata Azis.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Polres Jakbar Ringkus Maling Pencurian Rumah Duri Kosambi

Polres Jakbar Ringkus Maling Pencurian Rumah Duri Kosambi

NEWS | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings