Logo BeritaSatu

Ini Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sabtu, 4 April 2020 | 22:26 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui menteri kesehatan akhirnya mengeluarkan aturan dan tata cara tentang penetapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 3 April 2020, yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (4/4/2020).

Pada Pasal 1 Permenkes itu disebutkan tentang definisi PSBB, yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-I9.

Advertisement

Lalu, pada Pasal 2 disebutkan, dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, dan kota harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur, bupati, atau wali kota. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, sementara permohonan dari bupati/wali kota untuk lingkup satu kabupaten/kota.

Saat mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah harus menyertakan sejumlah data, seperti yang tercantum pada Pasal 4 Permenkes tersebut. Data-data itu adalah peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.

Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu itu harus disertai dengan kurva epidemiologi dan peta penyebaran menurut waktu. Sementara, data kejadian transmisi lokal harus disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

Selain data-data tersebut, dalam pengajuan PSBB kepada menteri, kepala daerah juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan.

Setelah itu, menteri kesehatan membentuk tim yang bertugas melakukan kajian epidemiologis serta melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan hasil kajian itu, tim memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada menkes dalam waktu paling lama satu hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

Setelah itu, menteri menetapkan PSBB untuk wilayah provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

Penetapan PSBB dilakukan atas dasar peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.

Kemudian, disebutkan pula bahwa bila suatu daerah tidak memenuhi kriteria dan aaspek yang telah ditetapkan, menteri dapat mencabut penetapan PSBB tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Prabowo Subianto


# Ferdy Sambo


# Polisi Pengedar Narkoba


# Sekolah Lapang


# Puan Maharani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tahapan Persiapan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2022

Tahapan Persiapan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2022

NEWS | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings