Logo BeritaSatu

FKMTI Ungkap Pola Mafia Tanah

Senin, 13 Juli 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) mengungkapkan aksi-aksi yang dilakukan mafia tanah dalam merampas memiliki pola yang tak jauh berbeda satu dan lainnya. Mafia tanah kerap menggunakan jalur peradilan dengan modal alas hak yang sebenarnya berbeda untuk mengklaim suatu bidang tanah yang diincarnya.

"Polanya sama. Mendalilkan hak di tempat lain untuk mengklaim di lokasi yang ingin dirampas. Polanya sama," kata Ketua Pengurus FKMTI, Supiardi Kendi Budiardjo, dalam konferensi pers melalui daring, Senin (13/7/2020).

Budi menuturkan, sebagian besar anggota FKMTI yang berjumlah sekitar 2.000 anggota dan tersebar di berbagai daerah menjadi korban mafia tanah dengan pola yang tak jauh berbeda.

Dicontohkan, kasus mafia tanah dengan korban Robert Sudjasmin. Dituturkan, Robert membeli tanah Sertifikat Hak Milik no.139/Pegangsaan II melalui proses lelang yang dilakukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) pada 1990 seluas hampir 9.000 meter persegi.

Nama Robert Sudjasmin pun sudah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pemilik tanah tersebut yang dalam proses ganti nama pemilik sebelumnya. Namun, tanah Robert tersebut dirampas oleh sebuah korporasi hanya dengan bermodal Girik C nomor 868 di daerah Petukangan dan risalah lelang nomor 388.

"Contoh kasus pak Robert. Sangat sederhana. Beli SHM nomor 139 dari lelang nomor 388. Oleh perusahaan digugat dengan risalah lelang 388. SHM 139 berlokasi Pegangsaan sementara yang satu lagi di Petukangan. Sederhana sebenarnya. BPN seharusnya tahu. Girik 868 itu di Petukangan bukan Pesanggrahan. Ini namanya merampas di depan penegak hukum. Ada pembiaran perampasan tanah di depan penegak hukum," tegasnya.

Budi menegaskan, aksi mafia tanah bukanlah sengketa tanah. Dikatakan, sengketa tanah hanya terjadi jika terdapat dua ahli waris memperebutkan satu bidang tanah. Namun, pola yang dilakukan mafia tanah merupakan perampasan. Hal ini lantaran mafia tanah umumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan pemiliki hak. Padahal, sebagian besar anggota FKMTI memiliki SHM dan tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikannya.

"Punya SHM belum tentu aman," tegasnya.

Untuk itu, Budi mendorong para korban mafia tanah maupun masyarakat umumnya untuk melengkapi dokumen dan menyusunnya secara rapi agar mudah dipahami. Dengan modal yang dimilikinya, para mafia kerap menggunakan jalur peradilan untuk mencaplok tanah incarannya.

Tanpa kelengkapan dokumen membuat masyarakat yang awam hukum kerap kalah di pengadilan. Kalaupun menang, seringkali masyarakat tetap kesulitan untuk kembali mengurus hak kepemilikannya.

Selain itu, FKMTI juga mendorong agar BPN segera membatalkan sertifikat yang terbukti penerbitannya maladministrasi dan digunakan mafia untuk merampas tanah masyarakat. Lebih jauh, FKMTI juga mendorong agar segera dibentuk Badan Peradilan Agraria serta meminta pemerintah untuk menaati UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta merevisi atau mengoreksi PP 24/1997. FKMTI menilai PP tersebut menjadi celah hukum maraknya mafia yang merampas tanah masyarakat.

"FKMTI mendorong pemerintah mengoreksi PP 24/1997," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Lin Che Wei


# UAS


# Cabul


# Atribut Keagamaan


# Tes Covid-19


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lebaran Usai, Waspadai Risiko Kenaikan Inflasi Tetap Tinggi

Lebaran Usai, Waspadai Risiko Kenaikan Inflasi Tetap Tinggi

EKONOMI | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings