Logo BeritaSatu

KPAI Minta Kurikulum Disederhanakan Selama Pembelajaran Jarak Jauh

Minggu, 26 Juli 2020 | 22:07 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan evaluasi dan perbaikan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) fase kedua saat ini. KPAI meminta Kemdikbud untuk segera menyederhanakan kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai SMA/SMK.

Retno mengatakan, meski tahun ajaran 2020/2021 telah berjalan selama dua pekan, ia masih menemukan masalah yang sama pada PJJ fase kedua ini. Ia melihat, sekolah masih menyusun daftar mata pelajaran yang sama seperti sebelum pandemi. Hal ini terjadi karena kurikulum 2013 (K-13) masih diberlakukan tanpa ada penyederhanaan dan jauh dari bersifat adaptif.

“Belum ada pengurangan kompetensi dasar dan materi esensial, sehingga wajar kalau beratnya PJJ fase pertama kembali terulang di fase kedua ini. Beban guru, siswa, dan orang tua sebagai pendamping anak belajar belum dikurangi,” kata Retno, Minggu (26/7/2020).

Menurutnya, kurikulum 2013 harus segera disederhanakan, disesuaikan dengan situasi darurat, sehingga diharapkan menjadi kurikulum adaptif dengan kompetensi dasar yang sudah dikurangi.

“Kemdikbud harus memilah dan memilih materi yang esensial dan dapat dilaksanakan anak ketika belajar dari rumah,” ujarnya.

Retno menyebutkan, KPAI menerima laporan, siswa kelas 1 SD masih dijadwalkan belajar secara penuh dari jam 7.30 sampai 12 WIB. Lalu, para siswa wajib kirim foto dan video dan memakai seragam selama PJJ. Selain itu, penjadwalan jam belajar yang lama dan berbagai tugas sekolah yang berat juga masih dirasakan para siswa.

Selanjutnya, ia menyebutkan, KPAI juga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera membuat kebijakan pembebasan biaya internet selama PJJ pada enam bulan ke depan. Sebab, banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet.

Kepada sekolah, KPAI mendorong untuk memetakan peserta didik yang bisa melakukan pembelajaran daring dan yang hanya bisa luring atau yang campuran (blended learning). Selain itu, sekolah harus menyiapkan penjadwalan pembelajaran dan membuat modul pembelajaran untuk siswa yang tidak bisa belajar daring.

Kepada pemerintah daerah (pemda), Retno mengatakan, harus ada kebijakan yang fokus pada keluarga miskin akan mencegah krisis akibat pandemi menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Kemdikbud, pada 2019, ada 157.166 anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, PJJ daring berpotensi membuat anak-anak miskin yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring terancam putus sekolah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Apriyani/Fadia Juara


# Elon Musk


# Yusuf Mansur


# Ahmad Dhani


# KM Setia Makmur


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Banjir di Australia, Perintah Evakuasi untuk Ribuan Penduduk

Banjir di Australia, Perintah Evakuasi untuk Ribuan Penduduk

NEWS | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings