Jakarta, Beritasatu.com - Pembangunan demokrasi politik harus sejajar dengan pembangunan demokrasi ekonomi. Selama ini, pembangunan demokrasi ekonomi di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di dunia.
"Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus sejajar. Sudah sudah diterapkan tokoh bangsa, tapi sampai sekarang pembangunan demokrasi ekonomi masih jauh tertinggal," kata Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Prof Didik J Rachbini, dalam Diskusi dan peluncuran buku "Musuh Bangsa: Kesenjangan Sosial", di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Menurutnya, selama ini Indonesia telah dipuji negara lain dalam kemajuan demokrasi politik. Salah satunya dengan telah menerapkannya demokrasi yang terbuka. Namun sayangnya kemajuan demokrasi politik tidak diikuti dengan kemajuan demokrasi ekonomi.
Sebagai akibatnya, jurang kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong yang tertinggi di dunia. Hanya segelintir kelompok yang menguasai kekuatan ekonomi nasional.
Hal yang sama disampaikan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didin S Damanhuri. Dirinya mengingatkan, kemajuan demokrasi politik di Indonesia harus diimbangi dengan kemajuan demokrasi ekonomi.
Jika tidak, maka akan memunculkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. "Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang equal akan mensejahterakan masyarakat," kata Didin S Damanhuri.
Menurutnya, di dalam kemajuan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, juga sangat dibutuhkan penegakkan hukum yang didukung oleh seluruh elemen bangsa. Di Indonesia sendiri, masalah penegakkan hukum masih menjadi persoalan yang belum tuntas.
"Yang sangat tercecer problem penegakkan hukum juga jadi masalah besar indonesia saat ini. Kita saksikan negara-negara maju secara konkret menciptakan demokrasi politik dan ekonomi yang sudah tercapai," ujarnya.
Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan sejahtera, maka demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus diwujudkan. Dirinya mencontohkan negara Swedia dan Jepang yang sukses mendorong kemajuan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang equal.
Hingga saat ini, di Indonesia sendiri belum mampu mendorong kemajuan demokrasi ekonomi. Di sisi lain, untuk kemajuan demokrasi politik sudah cukup mengalami kemajuan.
"Kita belum sampai pada demokrasi ekonomi ini, tapi kita mengalami kemajuan dalam demokrasi politik. Artinya, di Indonesia terjadi kemajuan demokrasi politik, tetapi tidak diimbangi dengan kemajuan demokrasi ekonomi," ujarnya.
Menurutnya, masalah ketimpangan tersebut diperparah dengan munculnya kekuatan dari grup-grup penguasa ekonomi di Indonesia. Grup-grup tersebut akhirnya membentuk semacam oligarki finansial.
Problem ketimpangan ditambah munculnya grup-grup ekonomi, maka terbentuk semacam oligarki finansial sehingga mendikte politik. Demokrasi politik dengan adanya oligarki finansial, ikut terhantam," ucap Didin.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com