Logo BeritaSatu

RKT DPRD DKI 2021, Formappi: Tak Relevan dengan Pembatasan Sosial Covid-19

Jumat, 4 Desember 2020 | 21:41 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Senior Formappi Lucius Karus menilai rancangan kegiatan DPRD Tahun 2021 tidak relevan sama sekali dengan situasi pandemi Covid-19. Menurut Lucius, terlihat aneh ketika DPRD DKI justru menambah kegiatan sosialisasi dan reses di tengah kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Jakarta.

“Semua kegiatan ini (sebagaiman tercantum dalam RKT Anggota DPRD Tahun 2021) terlihat tak relevan dengan kondisi pandemi yang masih menghendaki adanya pembatasan sosial, jaga jarak, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa DPRD justru berpikir mau melakukan pertemuan-pertemuan dengan anggaran sebesar itu? Ini aneh,” ujar Lucius saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

Advertisement

Apalagi, kata Lucius, kegiatan tersebut cenderung tumpang tindih mulai dari sosialisasi rancangan perda, sosialisasi perda, sosialisasi kebangsaan dan reses. Hal ini berdampak pada anggaran kegiatan dan tunjangan yang tumpang tindih dan terlihat terjadi pemborosan.

“Dalam kegiatan tersebut, terlihat ada semacam inefisiensi. Kenapa misalnya kegiatan sosialisasi dilakukan saja bersamaan dengan kegiatan reses sehingga anggota hanya diberikan tambahan tunjangan reses khusus untuk sosialisasi Perda dan Raperda,” jelas dia.

Menurut dia, bimtek juga tampak dibuat sekedar untuk memboroskan anggaran karena sudah dialokasikan untuk dilakukan di luar kota. Selain itu, kata dia, bimtek fraksi seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik, bukan malah dibebankan pada kegiatan DPRD dengan memanfaatkan dana rakya untuk kepentingan partai.

“Anggaran reses juga terlihat bombastis dengan masing-masing anggota akan mendapatkan Rp 320-an juta. Bayangkan, ini cuma reses di Jakarta lho, dengan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai dan luas daerah yang relatif kecil untuk dikunjungi,” tandas dia.

Lebih lanjut, Lucius mencium adanya niat RKT DPRD Tahun 2021 dijadikan sebagai proyek untuk menambah pendapatan anggota dewan dengan usulan anggaran fantastis. Dia menilai kegiatan-kegiatan atau program dibuat sedemikian rupa sehingga menghindarkan kesan anggaran yang ada dialokasikan langsung ke rekening anggota.

“Jadi, dibuatkan format pengajuan dalam bentuk program-program yang terlihat berhubungan dengan tugas untuk kepentingan publik. Kunjungan luar kota, dalam kota, sosialisasi perda dan raperda, bimtek sekwan, bimtek fraksi itu anggaran-anggaran yang nampak sulit dijelaskan sebagai sebuah kebutuhan mendesak. Begitu pula dengan sosialisasi nilai kebangsaan, ini kok apa pentingnya dibandingkan nilai kemanusiaan yang terancam saat ini karena pandemi,” pungkas dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
OCS PMI Sektor Domestik di Malaysia Terintegrasi pada 18 Agustus

OCS PMI Sektor Domestik di Malaysia Terintegrasi pada 18 Agustus

NEWS | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings