Logo BeritaSatu

Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas, Yasonna: Hasil Terbaik

Jumat, 15 Januari 2021 | 10:26 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Panitia Perancang UU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1/2021) malam, menyepakati 33 Rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Yasonna mengatakan, kesepakatan ini merupakan hasil terbaik dari perbedaan pendapat dalam pembahasan. Yasonna berharap kerja sama antara pemerintah, Baleg DPR, dan Panitia Perancang UU DPD dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan UU yang berkualitas.

"Kami atas nama pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan serta atas dasar pemikiran kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Yasonna dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas tersebut, dicapai kesepakatan mengenai tiga perubahan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Ketiga perubahan tersebut, yakni RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (yang merupakan penggabungan dari RUU tentang Penilai, RUU tentang Perlelangan, dan RUU tentang Pengurusan Utang Piutang Negara dan Piutang Daerah), perubahan judul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tentang Jaminan Benda Bergerak, serta Penambahan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

Selain itu, disepakati sejumlah 33 RUU untuk masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2021. Dari total 33 RUU tersebut, 20 di antaranya merupakan usulan DPR, sembilan RUU usulan Pemerintah, dua RUU usulan Pemerintah bersama DPR, dan dua RUU usulan DPD.

Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas, Yasonna: Hasil Terbaik

Kesembilan RUU yang menjadi usulan pemerintah, yaitu RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Ibukota Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara dua RUU yang menjadi usulan bersama antara Pemerintah dan DPR ialah RUU atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. "Apakah rancangan prolegnas tahun 2021 dan prolegnas perubahan tahun 2020-2024 bisa kita setujui dengan catatan?" tanya Supratman yang disambut dengan persetujuan dari peserta rapat lainnya.

Sebelumnya, rapat kerja penyusunan prolegnas digelar pada 24 November 2020 dan dilanjutkan dengan rapat kerja serta forum lobi sehari berselang. Namun, pada rapat kerja tersebut tidak ditemui kesepakatan karena ada tiga dari 36 usulan RUU di Prolegnas Prioritas 2021 yang menimbulkan perdebatan dan ditolak mayoritas fraksi DPR. Ketiga RUU itu adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila, serta RUU Bank Indonesia. Rapat akhirnya diputuskan untuk ditunda setelah forum lobi tidak membuahkan hasil.

Yasonna mengapresiasi Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD atas tercapainya kesepatan mengenai perubahan prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan RUU prioritas tahun 2021 pada hari ini. Yasonna mengakui, kesepakatan ini dicapai setelah melalui berbagai diskusi yang panjang dan melelahkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas UU yang dihasilkan kelak.

"Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan serta anggota Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembahasan dengan diskusi yang panjang dan melelahkan, dengan mempertimbangkan landasan hukum, substansi pengaturan, dan kesiapan syarat teknis yang berupa kesiapan naskah akademik serta draft RUU, untuk mendapatkan kesepakatan mengenai RUU yang termuat dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2021," kata Yasonna.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Buntut Konten Prank KDRT, Baim Wong Dilaporkan ke Polisi

Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke Polres Metro, Jakarta Selatan terkait konten prank KDRT yang dibuat keduanya.

NEWS | 3 Oktober 2022

Santri Dukung Ganjar Gelar Maulid Nabi di Jakarta

Santri Dukung Ganjar mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo dan Indonesia di Jakarta Utara.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragis, Tragedi Kanjuruhan Buat Alfiansyah Jadi Yatim Piatu

Peristiwa tragedi Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) memaksa bocah 11 tahun M Alfiansyah menjadi anak yatim piatu.

NEWS | 3 Oktober 2022

Kasus KDRT Rizky Billar Naik ke Penyidikan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rizky Billar terhadap istrinya, Lesti Kejora, naik ke penyidikan dari penyelidikan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Pengobatan Kanker Perlukan Tim dari Multidisiplin Ilmu

Keseluruhan pengobatan penyakit kanker membutuhkan tim dari multidisiplin ilmu dalam penatalaksanaannya.

NEWS | 4 Oktober 2022

Tabur Bunga di Kanjuruhan, Pemain dan Pelatih Arema Menangis

Para pemain dan pelatih Arema FC menangis saat tabur bunga di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (3/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Suporter Bola Medan Gelar 1.000 Lilin

Ratusan suporter bola di Kota Medan, Sumatera Utara menyalakan 1.000 lilin dan doa bersama sebagai bentuk belasungkawa atas tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 4 Oktober 2022

Ini Alasan Sahabat Polisi Indonesia Laporkan Baim Wong dan Paula

Organisasi masyarakat Sahabat Polisi Indonesia resmi melaporkan pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait pembuatan konten prank KDRT

NEWS | 4 Oktober 2022

Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Pencapresan Anies

Surya Paloh mengungkap respons Jokowi ketika Nasdem hendak mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 202

NEWS | 3 Oktober 2022

TACB: Halte Transjakarta Jatinegara Ganggu Cagar Budaya

Pembangunan revitalisasi Halte Transjakarta yang menghalangi visual ke arah cagar budaya juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Upaya Nippon Paint Dukung Literasi Seni Indonesia

Ini Upaya Nippon Paint Dukung Literasi Seni Indonesia

LIFESTYLE | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings