Logo BeritaSatu

ICW Tegaskan Pentingnya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Selasa, 16 Februari 2021 | 20:34 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan pentingnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera dibahas dan disahkan. Salah satunya untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik korupsi.

Data ICW pada semester pertama tahun 2020 lalu, total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi mencapai Rp 39 triliun namun vonis pengenaan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun.

"Data ini seharusnya semakin menggambarkan betapa pentingnya mempercepat pengesahan dan pengundangan RUU Perampasan Aset. Jadi ke depan, fokus utama bukan hanya sekadar memenjarakan, akan tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Selasa (16/2/2021).

Selain itu, Kurnia menyatakan, dengan kehadiran regulasi perampasan aset, penegak tak perlu khawatir jika pelaku korupsi melarikan diri. Hal ini lantaran melalui regulasi perampasan aset yang akan menjadi objek dari penanganan perkara adalah aset milik pelaku tersebut.

"Selain itu, sistem pembuktian di persidangan pun akan berbeda, karena mengakomodir sistem pembalikan beban pembuktian," kata Kurnia.

Tak hanya RUU Perampasan Aset, ICW juga mendorong pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk memulai pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Regulasi tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana suap dengan cara transaksi tunai.

"Sebab, pola transaksi tunai tersebut menghambat penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan itu," katanya.

Regulasi lainnya yang tak kalah penting untuk dibahas dan disahkan DPR adalah revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan, revisi UU Tipikor penting dilakukan untuk menaikkan ancaman hukuman, baik fisik maupun denda serta mengakomodasi Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 seperti korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh serta memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan perdagangan pengaruh.

Menurut Kurnia, berbagai regulasi itu merupakan suplemen untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi.

"Regulasi-regulasi itu menjadi suplemen bagi pemberantasan korupsi," katanya.

Namun, Kurnia mengatakan, ICW ragu pemerintah bakal membenahi regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset. Hal ini mengingat arah politik hukum pemerintahan saat ini justru melemahkan institusi pemberantasan korupsi. Hal itu salah satunya tercermin dengan revisi UU KPK.

"ICW ragu pemerintah akan membenahi regulasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, selama ini arah politik hukum era Presiden Joko Widodo memang terfokus hanya untuk melemahkan institusi pemberantasan korupsi, salah satu wujud konkretnya adalah merevisi Undang-Undang KPK," ungkapnya.

Diketahui, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly sebagai wakil pemerintah untuk mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU Prioritas 2021 atau setidaknya pada tahun 2022.

PPATK berpandangan, RUU Perampasan Aset dapat membantu pengembalian kerugian negara baik yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya, dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan deterrent effect bagi calon pelaku kejahatan ekonomi. Hal ini lantaran regulasi Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset (asset recovery) yang merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes).

Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, diperoleh informasi, bahwa upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal, khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya, termasuk di antaranya hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia. Permasalahan tersebut, kata dia, dapat diselesaikan dengan penetapan RUU Perampasan Aset. RUU ini telah diinisiasi penyusunannya oleh PPATK sejak tahun 2008 dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Forfeiture dari negara-negara common law.

Dian menambahkan, RUU Perampasan Aset memuat 3 (tiga) substansi utama, yaitu unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan pengelolaan aset. Unexplained wealth merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# MotoGP 2022


# Ukraina


# Persik


# Sirkuit Formula E


# Holywings


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Imbas Kenaikan Bunga Fed Arus Kas Bukalapak Makin Kuat, Lo?

Imbas Kenaikan Bunga Fed Arus Kas Bukalapak Makin Kuat, Lo?

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings