Logo BeritaSatu

Kasus Helena Lim, Ombudsman: Ada Potensi Pemalsuan Dokumen dari Apotek

Jumat, 19 Februari 2021 | 05:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Perwakilan Ombudsnan RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan patut diduga terjadi pemalsuan dokumen dalam kasus selebgram Helena Lim yang mendapatkan vaksin Covid-19. Pemalsuan dokumen ini diduga dilakukan apotek yang memberikan rekomendasi kepada Helena Lim. Hal ini disampaikan Teguh setelah meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dan jajarannya terkait tata laksana vaksinasi di DKI Jakarta pada Rabu (17/2/2021). Permintaan keterangan ini dilakukan secara daring.

“Data diduga dalam kasus selebgram di Jakarta Barat, ada potensi pemalsuan dokumen dari pihak pemberi kerja kepada individu yang bersangkutan (Helena Lim),” ujar dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Kamis (18/2/2021).

Pihak pemberi kerja, kata Teguh memanfaatkan celah lemahnya proses pendataan manual bagi penunjang tenaga kesehatan. Pasalnya, berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P), pendataan manual untuk penunjang tenaga kesehatan didasarkan pda surat keterangan bekerja dari tempat mereka bekerja.

“Ini berbeda dengan pendataan manual untuk nakes (tenaga kesehatan) yang sudah memiliki registrasi seperti dokter, verifikasi data dilakukan melalui surat tanda registrasi (STR), sementara untuk data nakes lain mempergunakan data dari organisasi profesi,” tutur dia.

Pendataan secara manual tersebut, kata Teguh, tanpa diimbangi dengan panduan kewajiban untuk melakukan pengecekan ulang data yang disampaikan, khususnya oleh pemberi kerja bagi tenaga penunjang kesehatan. Data dari pemberi kerja penunjang kesehatan, sepenuhnya tergantung pada itikad baik dari pemberi kerja penunjang kesehatan tersebut.

“Ini sangat dimungkinkan terjadinya pemalsuan dokumen atau keterangan dari pihak pemberi kerja tenaga penunjang karena belum adanya mekanisme kontrol terhadap proses input data dan verifikasi data secara manual dari Kemekes. Dan potensi ini yang terjadi dalam kasus seorang selebgram yang memperoleh surat keterangan bekerja dari apotek yang menjadi mitra kerjanya,” jelas dia.

Menurut Teguh, pendataan manual tanpa adanya mekanisme cross check dari pemerintah, membuka ruang adanya ‘penumpang liar’ dari kategori penunjang tenaga kesehatan. Sistem pendataan ini perlu diperbaiki khususnya oleh pemerintah pusata agar data penerima vaksin bisa valid dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang belum seharusnya mendapatkan vaksin Covid-19.

“Dan dugaan pemalsuan dokumen itu (kasus Helena Lim), merupakan tindak pidana yang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian,” pungkas Teguh.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Besok, Ferdy Sambo Dkk Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Polri akan melimpahkan Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J

NEWS | 4 Oktober 2022

Stok Habis, Vaksinasi Covid-19 Kota Bogor Dihentikan Sementara

Seluruh sentra vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), dihentikan sementara, karena stok vaksin tak tersedia.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Buka Peluang Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengungkapkan hasil yang diperoleh dalam proses penyelidikan kasus Formula E Jakarta.

NEWS | 4 Oktober 2022

Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Brigadir J

Polri melimpahkan barang bukti kasus tewasnya Brigadir J dan obstruction of justice ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, hari ini.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Bakal Bahas Kelanjutan Penanganan Kasus Surya Darmadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membahas soal kelanjutan penanganan kasus dugaan suap bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Tak Segan Bantarkan Penahanan Lukas Enembe jika Betul Sakit

KPK menegaskan tak segan untuk membantarkan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe jika yang bersangkutan terbukti menderita sakit.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Nilai Indonesia Tak Kekurangan Dokter untuk Obati Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe diketahui memiliki keinginan untuk bisa menjalani pengobatan di Singapura.

NEWS | 4 Oktober 2022

Pemprov Jateng Gandeng Densus 88 Lawan Paham Radikal

Pemprov Jateng bersama Densus 88 melakukan pemetaan langkah-langkah strategis untuk menekan paham radikal.

NEWS | 4 Oktober 2022

PPKM Diperpanjang sampai 7 November 2022, Semua Daerah Level 1

Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Tetapkan Mantan Anggota DPR sebagai Tersangka Suap Kasus Garuda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia yang menjerat Emirsyah Satar dan pihak lainnya.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
PSSI Gelar Jumpa Pers Terkait Tragedi Kanjuruhan

PSSI Gelar Jumpa Pers Terkait Tragedi Kanjuruhan

BOLA | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings