Logo BeritaSatu

“Infodemik” Covid-19 Dikembangkan untuk Menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Rabu, 3 Maret 2021 | 20:03 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Maraknya disinformasi terkait penanganan Covid-19 yang saat ini disebut sebagai “infodemik” bertujuan untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Adanya keterbelahan dalam politik memperparah situasi itu.

Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen yang juga dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Susaningtyas NH Kertopati dalam webinar bertema “Redam Disinformasi Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh” yang diselenggarakan oleh Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Unhan di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Advertisement

Acara dibuka oleh Rektor Unhan Laksamana Madya Amarulla Octavian. Dalam acara itu, pakar yang akrab disapa Nuning itu membawakan materi bertema “Analisis Intelijen terhadap Ancaman Disinformasi Covid-19 di Indonesia”.

Selain Nuning, webinar FSP Unhan menghadirkan narasumber lain, yakni Ketua Ahli Epidemiologi Indonesia Hariadi Wibisono, dosen Unhan Mayjen (Purn) Puguh Santoso, dan Asisten Senior Stafsus Menkominfo Bidang Digital dan SDM, Airin Rachma.

Menurut Nuning, istilah “infodemik” diucapkan pertama kali oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Menurut Tedros, dalam situasi pandemi saat ini, masyarakat dan pemerintahan di dunia tidak hanya melawan pandemi Covid-19, namun juga “infodemik” atau penyebaran disinformasi dengan volume yang besar dan secara cepat.

“Hal ini menimbulkan kebingungan publik, ketidakpercayaan, dan menghambat efektivitas program penanganan dan layanan kesehatan. 'Infodemik' ini tumbuh subur karena lemahnya literasi digital, terutama di media sosial, kepanikan dan ketidaktahuan publik dalam memilih sumber informasi, serta kesimpangsiuran informasi terpercaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah pada awal-awal pandemi,” kata Nuning.

Nuning mengatakan, ada beberapa faktor yang mendorong disinformasi menjadi “infodemik” berkaitan dengan Covid-19. Faktor itu, antara lain disinformasi yang diproduksi secara besar-besaran serta adanya manipulasi dan misinformasi digital (computational propaganda) menggunakan algoritma dan automasi.

Faktor lain, disinformasi disampaikan melalui berbagai saluran yang tersedia (multikanal) serta bersifat rapid, sehingga publik cepat percaya karena informasi tersebut seolah baru pertama kali didapatkan. Selain itu, juga terjadi confirmation bias, sesuai dengan keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Walau didukung bukti, namun bukti-bukti yang disajikan bersifat manipulatif karena publik tidak akan pernah mengecek.

“Di Indonesia, kondisi ini berkelindan dengan masifnya penggunaan media sosial (171 juta), lemahnya literasi digital (peringkat 56 dari 63 negara), dan kesimpangsiuran pernyataan mengenai Covid-19 dari lembaga resmi negara. Selain itu, adanya pembelahan politik turut memperparah situasi ini untuk terus mendiskreditkan atau mendelegitimasi pemerintah yang sah dalam penanganan konflik. Karena, sasaran dari fenomena ini adalah turunnya kepercayaan publik pada institusi resmi pemerintah serta media massa arus utama,” ujar Nuning.

Langkah yang perlu dilakukan, kata Nuning, adalah melakukan pola komunikasi yang terpusat, transparan, akuntabel, serta berbasis data untuk meredam kesimpangsiuran dan kecemasan publik. Pihak-pihak terkait juga perlu melakuan identifikasi dan klasifikasi bentuk-bentuk disinformasi berkaitan dengan Covid-19 untuk kemudian melakukan kontranarasi secara terstruktur, cepat, dan efisien melalui medium yang tepat.

Pemerintah dan pihak terkait lainnya juga perlu terus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, hingga tingkat RT/RW untuk menyosialisasikan hal-hal yang terkait dengan penanganan Covid-19, mulai dari protokol kesehatan hingga vaksin. Sosialisasi harus dilakukan dengan narasi yang mudah dipahami oleh publik agar dapat lebih diterima.

“Terapkan aturan yang tegas, terukur, dan berkeadilan dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan untuk menimbulkan efek jera, termasuk pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi. Sebab, dampak atau kerugian yang ditimbulkan dapat membahayakan nyawa masyarakat,” ujar Nuning.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
156 Ekor Sapi Masih Terinfeksi Virus PMK di Siak Riau

156 Ekor Sapi Masih Terinfeksi Virus PMK di Siak Riau

NEWS | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings