Logo BeritaSatu

Inilah Tantangan dan Langkah Pemerintah RI Percepat Vaksinasi Covid-19

Jumat, 26 Maret 2021 | 22:58 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memiliki target vaksinasi Covid-19 sebanyak 181,5 juta orang. Untuk mempercepat pencapaian kekebalan kelompok atau herd immunity, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan bahwa semua warganegara yang memenuhi syarat bisa segera divaksin.

Merespons permintaan Jokowi, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan surat edaran tertanggal 15 Maret 2021 dengan tujuan mengoptimalisasi vaksinasi. Ada pun salah satu isi dari surat edaran ini, adalah menambahkan alternatif perpanjangan rentang waktu antara pemberian dosis pertama dengan dosis kedua vaksin Covid-19 Sinovac menjadi 28 hari. Pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lanjut usia (lansia) juga dilakukan berbarengan dengan vaksinasi untuk orang dewasa.

Advertisement

Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh. Adib Khumaidi mengatakan setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Pasalnya, kata Adib, penyuntikan dosis pertama belum terjadi pembentukan antibodi, melainkan baru pengenalan terhadap protein virus SARS-CoV2 – penyebab Covid-19. Proses ini terjadi antara suntikan pertama hingga hari ke-18.

“Semua pembentukan antibodi baru terjadi setelah suntikan kedua. Ini salah satu pertimbangan penambahan alternatif rentang itu,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3).

Perubahan itu tentu membawa dampak pada kesiapan pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Tetapi pemerintah daerah melalui dinas kesehatan bisa langsung menyesuaikan surat edaran tersebut. Rentang waktu itu dapat dimanfaatkan untuk menjangkau luas warga yang mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 menjadi lebih banyak. Dengan demikian vaksinasi bisa dieskalasi dan dipercepat.

Mengenai percepatan tersebut, Adib menyebutkan beberapa faktor yang menentukan, antara lain sumber daya manusia dengan melibatkan vaksinator dari fasilitas kesehatan tingkat primer hingga rumah sakit, ketersediaan vaksin, distribusi, dan kemudahan akses mendapatkan vaksinasi. Sosialisasi, kordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat di tingkat RT, RW sampai Kelurahan juga berperan. Ini termasuk keterlibatan IDI dalam penyediaan tenaga kesehatan.

“Yang juga tidak kalah penting adalah ketersediaan vaksin dan distribusi. Oleh karena itu upaya percepataan cakupan imunisasi untuk mencapai 70% populasi dalam herd immunity harus diupayakan maksimal. Kebutuhan dosis vaksin dalam jumlah banyak perlu diupayakan oleh pemerintah. Tentu dengan tetap mengedepankan efikasi, safety dan imunogenitas,” jelas Adib yang kini menjadi salah satu anggota Tim Advokasi Vaksinasi Covid-19 PB IDI.

Adib pun meyakini, PT Bio Farma sanggup memenuhi kebutuhan vaksin dari masyarakat dan mendistribusikannya. Pasalnya, Bio Farma sudah mempunyai pengalaman dalam pembuatan vaksin khusus, termasuk vaksin dengan platform inactivated virus. “Dukungan produksi vaksin dari pemerintah perlu diberikan kepada Bio Farma,” tuturnya.

Sebagai informasi, laman covid19.go.id pada 24 Maret menunjukkan, dari target 181,5 juta warga yang bakal divaksin, terdapat 5.978. 251 orang yang menerima dosis pertama vaksin Covid-19. Sedangkan yang sudah disuntik dosis kedua berjumlah 2.709.545 orang.

Di samping itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbanyak vaksinasi. Vaksin pun sudah didistribusikan ke daerah-daerah dan pasokannya berjalan lancar. Salah satu buktinya, adalah vaksin Covid-19 Sinovac yang masih terus berdatangan. Kabar terbaru pada Kamis (25/3) menyebutkan, kiriman vaksin Covid-19 Sinovac tahap ketujuh telah tiba.

Selain itu, pemerintah akan menyegerakan pemberian vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca. Tercatat, vaksin jadi sebanyak 1,1 juta dosis telah tiba di Indonesia, dari total 35 juta vaksin dalam bentuk jadi hingga Mei mendatang.

Dari jumlah tersebut, vaksin AstraZeneca sudah diberikan kepada 100 kyai dan Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (NU) Jawa Timur. Acara in turut disaksikan oleh Presiden Jokowi pada Selasa (23/3). Hal ini menjadi bukti keteladanan NU membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional.

Di sisi lain, surat edaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan soal pentingnya menggunakan vaksin secepat mungkin guna menghindari vaksin kadaluarsa yang berdurasi 6 bulan sejak diproduksi. Sekaligus mengoptimalisasi indeks pemakaian vaksin dengan tetap menjaga kualitas vaksin tersebut, yaitu dengan membagi satu bulk menjadi 11 dosis vial. Hal ini merupakan salah satu tujuan mempercepat vaksinasi agar target 300 hari vaksinasi terpenuhi.

Menanggapi perubahan rentang waktu pemberian dosis vaksin Covid-19, Ketua Komisi Nasional KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Prof Hindra Irawan Satari mengatakan, ini karena vaksin Covid-19 merupakan vaksin baru maka banyak tahapan yang harus dilewati, seperti penelitian dari uji laboratorium, uji praklinis, hingga uji klinis.

“Dari hasil studi vaksin diberikan dalam dua dosis dengan rentang waktu 14 hari. Kemudian dicoba dengan rentang waktu regular 28 hari, ternyata lebih baik. Maka direkomendasikan jadi 28 hari rentangnya,” ujar Hinki, panggilan akrab Hindra Irawan.

Vaksinasi di Tengah Ramadan

Sedangkan soal kelambatan vaksinasi dan masih sedikitnya jumlah orang yang divaksinasi, Hinki mengungkapkan bahwa ini bukan semata-mata kesalahan pemerintah. Menurut dia, memang masih banyak orang yang tidak mau divaksin, termasuk tenaga kesehatan.

Saat ditanya, bagaimana jika dilakukan upaya pemaksaan? Hinki menegaskan: “Kalau dipaksa, malah banyak yang menolak. Situasinya memang begini. Berbeda dengan di Vietnam, Malaysia, dan Singapura."

Hinki juga melihat soal pendataan untuk vaksinasi, seperti Nomor Induk Kependudukan yang masih kedodoran dan tidak sinkron. Padahal jaringan IT sudah memadai.

Tantangan lain dalam percepatan vaksinasi Covid-19 adalah soal ibadah puasa di bulan Ramadan yang segera tiba. Pada bulan ini, umumnya kegiatan yang mengakibatkan keluarnya darah dari tubuh dianggap haram, semisal donor darah dan vaksinasi. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa.

Adib juga menjelaskan, vaksinasi tetap bisa dijalankan saat beribadah puasa. ”Karena ada teori juga yang menyatakan saat berpuasa sistem imun tubuh kita juga meningkat sehingga diharapkan dengan vaksinasi juga akan meningkatkan antibodi dalam tubuh,” ujarnya.

Hinki menambahkan dengan mengatakan vaksinasi tidak akan membuat sakit orang yang berpuasa. “Ini tidak akan membuat orang jadi lemas atau sakit, sebab jumlah dosisnya juga cuma 0,5 ml,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
KPU: Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Berjalan Lancar

KPU: Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Berjalan Lancar

NEWS | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings