Logo BeritaSatu
UU Otsus Papua

Kemdagri Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Sinergisitas Bangun Papua dan Papua Barat

Senin, 3 Mei 2021 | 16:34 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) memperkuat sinergisitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Advertisement

Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Akmal Malik saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (3/5/2021).

Menanggapi masukan dan aspirasi dalam Rapat Pansus, Akmal Malik mengapresiasi semua pihak atas aspirasi mengenai kebijakan afirmatif untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR . Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik,” kata Akmal Malik.

Agenda Rapat Pansus ini, yaitu menerima masukan dan aspirasi dari Pemda Provinsi, MRP Papua Barat, DPRP Papua Barat, Insan Kampus, Para Kepala Daerah, Perwakilan DPRD Kab/Kota, DPRD Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat mengenai implementasi dan RUU perubahan UU Otsus Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan apresiasi kepada Pansus DPR, Kemdagri dan perwakilan Pemerintah yang hadir dalam acara rapat Pansus tersebut atas upaya kebijakan dan teknokrasi untuk keberlangsungan Otonomi Khusus Papua.

"Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat,” kata Dominggus Mandacan.

Merespons harapan Gubernur Papua Barat, Pimpinan Pansus DPR Komarudin Watubun menjelaskan, dalam desain UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, bahwa Otsus Papua itu tidak berhenti sampai dengan 2021, melainkan hanya dana Otsusnya saja.

“Untuk menjamin keberlanjutan dana Otsus dan pelaksanaan Otsus yang lebih baik, saat ini DPR RI dan Pemerintah memandang perlu dilakukan melalui instrumen hukum, perubahan UU Otsus Papua,” ungkap Komarudin Watubun.

Senada dengan Gubernur Papua Barat, Rektor Unipa Meky Sagrim menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Tambahan Infrastruktur bagi Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap untuk Pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang itu stop,” terang Meky Sagrim.

Selanjutnya, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, dan Perwakilan DPRD Kabupaten/Kota Papua Barat, masing-masing menyampaikan masukan secara tertulis. Para pihak tersebut, memiliki pandangan yang sama, bahwa dalam rangka revisi UU Otsus, penting bagi pemerintah dan DPR memperluas ruang diskusi kepada komponen pemerintahan daerah dan masyarakat menyampaikan masukannya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Prabowo Subianto


# Ferdy Sambo


# Polisi Pengedar Narkoba


# Sekolah Lapang


# Puan Maharani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Rahasia Andmesh Kamaleng Tampil Apik di Istana Negara

Rahasia Andmesh Kamaleng Tampil Apik di Istana Negara

LIFESTYLE | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings