Logo BeritaSatu

Bupati Nagekeo: Pemkab Tidak Membentuk Komite Sekolah

Minggu, 13 Juni 2021 | 20:52 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Don Bosco Do mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, termasuk dirinya sebagai bupati tidak membentuk Komite Sekolah.

Yang berhak dan berwenang membentuk Komite Sekolah adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Hal itu dikatakan Bupati Don Bosco Do ketika dikontak Beritasatu.com, Minggu (13/6/2021). Pernyataan Bupati Don Bosco masih terkait dengan kasus penikaman yang menimpa kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Ndora, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), bernama Adelvina Azi (59) pada Selasa (8/6/2021).

Adelvina meninggal dunia setelah ditikam oleh oknum orang tua murid berinisial DD (45), warga Nagemi, Desa Ulupulu 1, yang tersinggung karena anaknya dipulangkan dan tidak diizinkan mengikuti ujian oleh pihak sekolah karena menunggak uang Komite Sekolah.

Don Bosco Do mengatakan, yang berhak membentuk Komite Sekolah yaitu kepala sekolah, dewan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan lainnya dalam rapat bersama dengan orangtua murid dan menentukan kepengurusan Komite Sekolah. “Dan rapat untuk itu dikoordinasikan oleh pihak sekolah,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, NTT ini.

Ia mengatakan, dasar hukum pembentukan Komite Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Kewenangan Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut adalah memberi pertimbangan kepada sekolah yakni penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan, orgnisasi, maupun stakeholder lainnya.

Selanjutnya mengawasi pelaksanaan pendidikan sesuai aturan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi orangtua/wali peserta didik serta masyarakat.

Menurut Bupati Don Bosco, SK Komite Sekolah sesuai Permendikbud yang lama yakni tahun 2002. “Oleh kepala sekolah dilakukan pembaruan sesuai AD/ART Komite Sekolah dan mendapat persetujuan pemerintah setempat,” kata alumnus Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta ini.

Menurut Bupati Don Bosco Do, sekolah mendapatkan dana dari pemerintah pusat yakni dana alokasi khusus non fisik berupa bos regular. “Bila siswa kurang dari 60 anak pemerintah menetapkan 60 juta/sekolah. Ada dana bos afirmasi dan tidak semua sekolah dapat).

Ia mengatakan, pembenahan khusus Komite Sekolah lewat, pertama, sosialisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah, dan kedua, penguatan manajemen Komite Sekolah.

Sedangkan mengenai penerapan pendidikan yang aman, ia mengatakan, perlu ada kesadaran bersama di sekolah, pemerintahan desa dan orang tua. Selain itu, harus ada yang bertugas sebagai pengamanan di semua sekolah, harus petugas penagihan uang atau dana Komite Sekolah.

Ia mengatakan, pemerintah daerah bisa membantu pembiayaan operasional sekolah yang dikelola sekolah terhadap kebutuhan sekolah yang belum bisa dipenuhi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).”Tidak pungut lagi dana dari otangtua,” kata dia.

Menurut Bupati Don Bosco Do, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Nagekeo menggandeng beberapa mitra antara lain INOVASI, Taman Baca Pelangi untuk membenahi manajemen sekolah agar proses pembelajaran dan kurikulum sesuai kebutuhan anak dan berjalan baik.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Dian Wahyuni menyatakan pemerintah lewat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, mengizinkan Komite Sekolah untuk melakukan penggalangan dana untuk sejumlah keperluan. Namun, penggalangan dana tersebut bersifat sukarela, berbeda dari pungutan yang sifatnya wajib.

“Penggalangan dana oleh komite sekolah itu berbentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan,” kata Dian.
Dian mengutip Pasal 10 ayat 2 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

“Kalau bantuan itu sifatnya tidak rutin, namanya juga bantuan. Bantuan bisa dari pemerintah, masyarakat. Sumbangan juga sama, tidak ditentukan waktunya, tidak rutin,” ujarnya.

Dian mengatakan bantuan dan sumbangan berbeda dengan pungutan. Pungutan artinya jumlah uang sudah ditentukan termasuk waktu pembayarannya.

Dian menjelaskan, Permendikbud itu mengatur bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah.

Berdasarkan permendikbud tersebut, hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana/prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga menyebut penggunanaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada komite sekolah.

Ada pun, komite sekolah dalam permendikbud tersebut terdiri dari orang tua/wali siswa yang masih aktif di sekolah, tokoh masyarakat, anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Buntut Konten Prank KDRT, Baim Wong Dilaporkan ke Polisi

Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke Polres Metro, Jakarta Selatan terkait konten prank KDRT yang dibuat keduanya.

NEWS | 3 Oktober 2022

Santri Dukung Ganjar Gelar Maulid Nabi di Jakarta

Santri Dukung Ganjar mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo dan Indonesia di Jakarta Utara.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragis, Tragedi Kanjuruhan Buat Alfiansyah Jadi Yatim Piatu

Peristiwa tragedi Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) memaksa bocah 11 tahun M Alfiansyah menjadi anak yatim piatu.

NEWS | 3 Oktober 2022

Kasus KDRT Rizky Billar Naik ke Penyidikan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rizky Billar terhadap istrinya, Lesti Kejora, naik ke penyidikan dari penyelidikan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Pengobatan Kanker Perlukan Tim dari Multidisiplin Ilmu

Keseluruhan pengobatan penyakit kanker membutuhkan tim dari multidisiplin ilmu dalam penatalaksanaannya.

NEWS | 4 Oktober 2022

Tabur Bunga di Kanjuruhan, Pemain dan Pelatih Arema Menangis

Para pemain dan pelatih Arema FC menangis saat tabur bunga di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (3/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Suporter Bola Medan Gelar 1.000 Lilin

Ratusan suporter bola di Kota Medan, Sumatera Utara menyalakan 1.000 lilin dan doa bersama sebagai bentuk belasungkawa atas tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 4 Oktober 2022

Ini Alasan Sahabat Polisi Indonesia Laporkan Baim Wong dan Paula

Organisasi masyarakat Sahabat Polisi Indonesia resmi melaporkan pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait pembuatan konten prank KDRT

NEWS | 4 Oktober 2022

Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Pencapresan Anies

Surya Paloh mengungkap respons Jokowi ketika Nasdem hendak mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 202

NEWS | 3 Oktober 2022

TACB: Halte Transjakarta Jatinegara Ganggu Cagar Budaya

Pembangunan revitalisasi Halte Transjakarta yang menghalangi visual ke arah cagar budaya juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pemerintah Diharapkan Lebih Optimal Jaga Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Diharapkan Lebih Optimal Jaga Stabilitas Harga Pangan

EKONOMI | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings