Logo BeritaSatu

Bambang Brodjonegoro: Revisi Statuta Dapat Membuat UI Melangkah Lebih Cepat

Sabtu, 24 Juli 2021 | 15:34 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Bambang PS Brodjonegoro meyakini bahwa perubahan Statuta UI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2021 dapat membuat universitas negeri itu melangkah lebih cepat lagi.

“Tentunya kita berharap dengan perbaikan statuta ini UI bisa melangkah lebih cepat dan tidak berbeda terlalu jauh dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) lainya,” kata Bambang Brodjonegoro dalam acara Forum Diskusi Salemba yang digelar Ikatan Alumni (Iluni) UI secara virtual, Sabtu (24/7/2021).

Advertisement

Menurut Bambang, UI merupakan PTN BH yang sama dengan universitas negeri lainnya, meski ada anggapan UI masuk dalam ranking lebih tinggi dan mempunyai reputasi internasional lebih tinggi dibandingkan PTN BH lainnya.

“Mungkin rankingnya termasuk yang lebih tinggi. Kita barangkali mempunyai reputasi internasional lebih tinggi, itu pun kadang-kadang masih diperdebatkan. Apalagi, posisi terakhir di QS World University Ranking, UI berada di posisi kedua, di bawah Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Bambang.

Jadi, kata dia, ini tentunya alarm bagi bagi seluruh civitas akademika UI untuk melakukan langkah-langkah perbaikan secara internal. "Kami tentunya, dengan masukan empat organisasi berusaha agar statuta itu bisa mendorong percepatan ke arah itu,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta UI, yakni PP Nomor 68 tahun 2012 menjadi PP Nomor 75 tahun 2021. Salah satu yang diubah adalah terkait poin larangan rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor.

Pada pasal 35 PP 68/2012, larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor UI antara lain:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat
b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara, pada PP 75/2021 terjadi perubahan pada poin c, yaitu rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD. Selain itu, poin e terkait larangan merangkap jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Prabowo Subianto


# Ferdy Sambo


# Polisi Pengedar Narkoba


# Sekolah Lapang


# Puan Maharani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Kematian Covid-19 di Indonesia sampai 17 Agustus 2022

Data Kematian Covid-19 di Indonesia sampai 17 Agustus 2022

NEWS | kurang dari 1 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings