Logo BeritaSatu

Tolak Kebijakan BOS Reguler, PGRI Ingatkan Kemdikbudristek Peran Penyelenggara Pendidikan Swasta

Jumat, 3 September 2021 | 21:34 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan bersama Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Taman Siswa, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU sepakat menolak Permendikbud 6/2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah reguler.

Terutama terkait Pasal 3 Ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof Unifah Rosyidi mengatakan, selama ini satuan pendidikan PGRI hadir hampir di seluruh daerah di Indonesia untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Menurutnya, rata-rata para peserta didik yang didampingi serta dibimbing oleh satuan pendidikan di bawah naungan PGRI adalah siswa dari kelompok kurang mampu, sehingga mereka tidak tertampung di sekolah negeri.

“PGRI memberikan akses mereka mendapatkan pendidikan dan kalau sampai mereka tidak memperoleh akses dukung dana, maka yang diceritakan learning loss itu benar-benar terjadi dan mereka semakin termarjinalisasi karena negara tidak hadir untuk memberikan dukungan kepada mereka memperoleh hak pendidikan,” kata Unifah pada konferensi pers daring tentang pernyataan sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan terkait Permendikbud Dana BOS Reguler, Jumat (9/3/2021).

Sementara itu, pemerhati pendidikan, Doni Koesoema A mengatakan, Permendikbud 6/2021 yang mempertimbangkan jumlah siswa untuk mendapat dana BOS reguler menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan peran dari penyelenggara pendidikan swasta. Selain itu, tidak melindungi hak-hak pendidikan anak Indonesia, dan melanggar keadilan sosial.

“Di tengah situasi pandemi dan banyak anak-anak Indonesia yang sulit memperoleh akses pendidikan, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan perlindungan pada hak pendidikan setiap warga negara di manapun mereka berada,” kata Doni.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Jokowi Ukraina


# Pengawasan Intelijen


# MyPertamina


# Roy Suryo


# Mars


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Mendagri Harap 3 UU DOB di Papua Dapat Perpendek Birokrasi

Mendagri Harap 3 UU DOB di Papua Dapat Perpendek Birokrasi

NEWS | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings