Logo BeritaSatu

Penyandang Disabilitas Masih Hadapi Berbagai Keterbatasan Akses

Jumat, 1 Oktober 2021 | 16:41 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Maliki mengatakan saat ini penyandang disabilitas menghadapi berbagai keterbatasan akses. Tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga di bidang infrastruktur, peradilan, kesehatan, layanan kependudukan sampai pada aspek ketenagakerjaan.

Hal tersebut, kata Maliki, mengakibatkan masalah kerentanan dan kemiskinan. Sebab, penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya ekstra dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pemenuhan alat bantu maupun pendampingan. Apalagi selama dua tahun ini, kita mengalami pandemi Covid-19.

"Penyandang disabilitas termasuk kelompok masyarakat rentan yang sangat terpengaruh, baik dari aspek sosial, kesehatan, maupun ekonomi,” ujar Maliki dalam webinar bertajuk "Rencana Akasi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD): Inisiatif Pembangunan Inklusif Disabilitas di Tingkat Daerah" yang diselengarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), Kamis (30/9/2021).

Dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (1/10/2021), Maliki mengatakan berdasarkan analisis inklusifitas dan evaluasi program, pemerintah Indonesia bersama organisasi penyandang disabilitas berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 sebagai amanat UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Maliki mengatakan, terdapat perubahan paradigma pembangunan dalam implementasi regulasi tersebut, di mana bukan hanya urusan sosial saja, melainkan menjadi tanggung jawab multisektor dengan 7 sasaran strategis. Meliputi pendataan dan perencanaan inklusif, lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak dan akses politik dan keadilan, pemberdayaan dan kemandirian,ekonomi inklusif, pendidikan dan keterampilan, dan kesehatan.

Sementara Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan amanat untuk menjalankan RIPD sebagai upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala sektor pembangunan.

"RIPD kemudian diterjemahkan dalam strategi dan kebijakan yang lebih operasional dalam periode lima tahunan," katanya.

Dijelaskan, RIPD diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 untuk dilaksanakan oleh 34 kementerian/lembaga dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan 34 pemerintah provinsi dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

Webinar ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi penyusunan RAD PD Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 bekerja sama dengan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dalam perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas di tingkat daerah baik Pprovinsi dan kabupaten/kota. RAD PD akan ditetapkan melalui peraturan gubernur yang dikoordinasikan langsung oleh bappeda provinsi atau tim koordinasi RAD PD provinsi untuk program kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai target 7 sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Analisis Berbasis Data
Dari webinar yang menghadirkan banyak narasumber yang sangat terkait di bidangnya, gagasan pemikiran yang banyak muncul yakni bagaimana membangun Indonesia secara inklusif menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, salah satunya melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di semua sektor pembangunan.

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 yang memuat rencana aksi nasional dan amanat penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas, babak baru pembangunan inklusif disabilitas menjadi komitmen kolaborasi pemerintah pusat dan daerah bersama sektor swasta, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat. Dalam rencana ini, Kementerian PPN/Bappenas mengedepankan aspek analisis berbasis data, evaluasi capaian program sebelumnya, dan juga keterlibatan organisasi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Susenas Maret 2020, saat ini penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 272 juta jiwa dengan komposisi penduduk penyandang disabilitas mencapai 23 juta jiwa. Sekitar 6,2 juta jiwa (2,3%) di antaranya merupakan penyandang disabilitas kategori sedang-berat.

Sementara itu, sebaran penyandang disabilitas di Indonesia cukup beragam. Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar di Indonesia dengan masing-masing perkiraan lebih dari 1 juta jiwa. Meskipun secara persentase terhadap total penduduk, Provinsi Sulawesi Selatan menduduki posisi yang tertinggi (2,8%).

Sebaran penduduk penyandang disabilitas menjadi fokus pembangunan terkait pemenuhan hak dan kesempatan yang sama. Meskipun tren penyandang disabilitas meningkat seiring peningkatan usia. Kurangnya latar belakang pendidikan penduduk penyandang disabilitas menyebabkan terjadinya gap pemenuhan kuota pekerja baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# MotoGP 2022


# Ukraina


# Persik


# Sirkuit Formula E


# Holywings


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bulan Imunisasi Anak Nasional Upaya Cegah Polio dan Rubela

Bulan Imunisasi Anak Nasional Upaya Cegah Polio dan Rubela

NEWS | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings