Logo BeritaSatu

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Minggu, 21 November 2021 | 07:56 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AB

Mbay, Beritasatu.com - Opini "wajar tanpa pengecualian” (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa dana insensitif daerah. Sebagai kontraprestasi atas laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP selama dua tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Nagekeo mendapatkan dana insentif Rp 32,1 miliar.

“Kami akan terus meningkatkan akuntabilitas agar opini WTP tetap bisa kami pertahankan,” kata Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do kepada Beritasatu.com pekan lalu.

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do (kiri) meninjau pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur di wilayahnya. (Foto: B1/Primus Dorimulu)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Nagekeo tahun 2019 dan 2020 mendapatkan opini unqualified opinion atau WTP. Sebagai kontraprestasi atas LKPD tahun 2020, Pemkab Nagekeo mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021 sebesar Rp 8,4 miliar. Sebelumnya, pada 2020, Pemkab Nagekeo mendapatkan DID Rp 23,7 miliar dari Kemenkeu sebagai kontraprestasi atas opini WTP tahun 2019.

Penurunan DID atas LKPD yang mendapatkan opini WTP disebabkan pandemi Covid-19. Sebagian dana untuk pemerintah pusat dan daerah dialihkan untuk menangani pandemi. Setiap pemerintah daerah (pemda) diwajibkan melakukan refocusing dan reallocation dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua pemda pendapatkan pemotongan anggaran oleh Kemenkeu. Oleh karena itu, penurunan DID juga terjadi sangat signifikan bagi pemda.

Pada, Kamis 11 November 2021, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do menerima penghargaan dari Kemenkeu yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende Mat Hari. Penghargaan itu, kata Mat Hari, merupakan apresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Nagekeo yang meraih opini WTP selama dua tahun berturut-turut. Laporan keuangan Pemkab Nagekeo telah memenuhi standar laporan keuangan daerah. Semua indikator laporan keuangan disajikan secara wajar dan telah memenuhi aspek material sesuai dengan standar laporan keuangan pemerintah.

Perolehan penilaian WTP, kata Mat Hari, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan berjalan efektif, memadai, dan telah mematuhi standar kepatuhan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Pada kesempatan itu, Bupati Don mengatakan dua kali opini WTP, yakni pada 2019 dan 2020, menunjukkan Pemkab Nagekeo telah bekerja dengan benar dan akuntabel. Pemkab Nagekeo akan berusaha agar LKPD tahun 2021 dan seterusnya tetap bisa meraih opini WTP.

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Proyek pembangunan infrastruktur di Nagekeo. (Foto: B1/Primus Dorimulu)

Sebelumnya, LKPD Nagekeo selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian dan disclaimer dari BPK. Pada disclaimer of opinion, auditor tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan pendapat. Banyak fakta material yang dibutuhkan auditor, tetapi tidak ditemukan dalam laporan keuangan. Itu terjadi ketika auditor menemukan fakta bahwa ada pengeluaran yang tidak jelas dan aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Opini disclaimer biasanya mengindikasikan kasus korupsi. Sebaliknya, opini WTP menunjukkan sebuah tata kelola yang baik,” ujar Rektor Universitas Trilogi Mudrajad Kuncoro dalam diskusi dengan Beritasatu.com pekan lalu. Banyak kasus korupsi di daerah yang terindikasi oleh laporan keuangan.

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau qualified opinion menunjukkan laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini WTP diberikan setelah auditor tidak menemukan kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan pun dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK), yakni laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do (kiri) melihat hasil anyaman warganya. (Foto: B1/Primus Dorimulu)

LKPD Nagekeo tahun 2020 yang mencapat opini WTP sudah diumumkan secara daring pada 31 Mei 2021. Pada situs BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disebutkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Nagekeo tahun anggaran 2019 juga mendapatkan opini WTP.

Meski meraih WTP, demikian auditor, masih terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian Pemkab Nagekeo, yakni pertama, laporan penerbitan SP3B dan SP2B, dana BOS, belum dilakukan tepat waktu. Kedua, pengamanan aset tetap belum sepenuhnya tertib. Namun, kedua isu ini bersifat tidak material atau tidak memengaruhi kewajaran LKPD tahun anggaran 2020. Itu sebabnya, BPK tetap memberikan opini WTP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Amerika Serikat Sumbang Ukraina Rp 22,7 Triliun Per Bulan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) menyumbang US$ 1, 5 miliar (Rp 22,7 triliun) per bulan.

NEWS | 28 September 2022

Raja Salman Tunjuk Pangeran Mohammed Jadi PM Arab Saudi

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud memerintahkan pengangkatan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai Perdana Menteri Arab Saudi

NEWS | 28 September 2022

Bali Targetkan 45.000 Hektare Pertanian Organik Akhir 2022

Gubernur Bali Wayan Coster menargetkan seluruh pertanian di wilayahnya mampu menggunakan sistem pertanian organik yang ramah terhadap lingkungan.

NEWS | 28 September 2022

Kapal Tenggelam di Bangladesh, 66 Orang Peziarah Tewas

Sejumlah 66 peziarah Hindu tewas setelah kapal tenggelam di Sungai Karatoa, Bangladesh

NEWS | 28 September 2022

BNPT RI Bersama Pemkab Morowali Resmikan KTN 7 Hektare

BNPT bekerja sama dengan Pemkab Morowali meresmikan Kawasan Terpadu Nusantara di Desa Bahoea Reko-Reko sebagai sarana deradikalisasi.

NEWS | 28 September 2022

Polemik Tunjangan Profesi Guru, Ini Pasal Kontroversial RUU Sisdiknas

Salah satu pasal yang paling disoroti RUU Sisdiknas, yakni terkait hilangnya frasa tunjangan profesi guru (TPG) dari batang tubuh RUU Sisdiknas. 

NEWS | 28 September 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022 sesuai denan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Brigadir J, AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun

Kasus Brigadir J, AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun

NEWS | 12 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings