Logo BeritaSatu

Jangan Biarkan Isu Kemiskinan Jadi Lahan Subur Intoleransi

Selasa, 23 November 2021 | 20:34 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak untuk memastikan jangan sampai membiarkan isu kemiskinan dan ketidakadilan dijadikan alasan untuk tumbuh suburnya intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

"Jangan kita biarkan lagi dia jadi lahan subur indoktrinasi gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme," kata Hasto Kristiyanto, dalam webinar yang digelar Partai Perindo, di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Hasto mengatakan masalah terorisme dan radikalisme memang tak lepas dari potret kehidupan di masyarakat. Persoalan ini didasari oleh sikap intoleransi. Sejumlah survei menunjukkan bahkan di kalangan pemimpin politik sekalipun, intoleransi ini berkembang. Hal itu bisa dilihat terkait hal mendasar seperti soal pendirian tempat ibadah dan larangan pelaksanaan tradisi budaya nusantara.

Isu suku, agama, dan ras (Sara) juga kerap dieksploitasi di Indonesia. Apalagi secara global ada kelompok yang mendorong paham khilafah. Secara internasional ada rantai geopolitik global yang mendorong menyebarnya radikalisme dan terorisme itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, radikalisme dan terorisme berkembang karena dibarengi dengan masalah kemiskinan, rasa penghinaan yang dirasakan, hingga berbagai isu ketidakadilan yang muncul. Oleh gerakan yang mempromosikan teror, ajaran agama kemudian dimanipulasi.

"Apapun tema yang dipakai gerakan teror sebenarnya merupakan bentuk manipulatif terhadap ajaran agama yang sebenarnya motif asli mereka terkait kekuasaan. Jadi berbagai teori agama dijadikan sebagai teori pembenar bagi tindakan mereka," kata Hasto.

Namun demikian, Hasto mengakui realitas kehidupan sosial Indonesia menjadi lahan bagi tumbuh suburnya indoktrinasi radikalisme. Kemiskinan di Indonesia di angka 7 persen memberi peluang proses indoktrinasi radikalisme. Banyak pelaku bom bunuh diri yang berasal dari kelompok ini.

Jumlah pengangguran juga menunjukkan hal tak berbeda. Ditambah pendidikan yang memerdekakan dan mengedepankan kehidupan inklusif juga terhambat. Dari berbagai kajian yang ada, kata Hasto, ada infiltrasi ke kampus dengan memengaruhi alam pikir mahasiswa untuk melibatkan diri dalam intoleransi sebagai akar radikalisme.

"Karena itulah, perlu langkah komprehensif tapi progresif bagi seluruh aparat hukum untuk melakukan pencegahan segera. Termasuk bagaimana memerdekakan pendidikan dan kebudayaan kita agar lebih merdeka. Terlebih karena ideologi kita Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya ini mengandung falsafah, nilai, dan tradisi yang menjadi way of life Indonesia," urai Hasto.

"Negara tak boleh kalah. Tak boleh ada pembenaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme atas nama ketidakadilan dan kemiskinan, atau atas dasar pemahaman agama. Karenanya, alat-alat negara seharusnya secara jeli melihat persoalan yang meresahkan ini," tukasnya.

Hal selanjutnya adalah transisi Indonesia dari negeri otoriter di era Orde Baru ke era demokrasi. Hal ini ternyata membuka jebakan untuk masuknya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Sistem politik demokrasi yang dibangun terlalu liberal dengan sistem one man one vote ternyata jutga mendorong ekspresi politik berbasis SARA.

"Ternyata sistem one man one vote mendorong dampak negatif hingga soal intoleransi dan radikalisme. Harusnya bisa kita cegah dengan merancang kembali sistem politik kita. Bahwa dengan liberalisasi, justru intoleransi dan radikalisme diberi peluang tumbuh. Maka konsolidasi ideologi Pancasila perlu diperkuat terus," tukas Hasto.

Intinya, Hasto menekankan, akar radikalisme dan terorisme harus dicegah dari dini dengan mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif serta menolak berbagai bentuk intoleransi.

Pendidikan dan kebudayaan berperan penting dalam mencegah berbagai bentuk intoleransi. Pendekatan politik hukum dan kebudayaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan mengikis berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

"Pancasila dengan wataknya yang memerdekakan bangsa indonesia dari berbagai bentuk penjajahan harus diimplementasukan secara progresif melalui bidang politik, hukum dan kebudayaan. Kita mendukung Polri melalui Densus 88 di dalam memerangi segala bentuk radikalisme dan terorisme," beber Hasto.

"TNI sebagai kekuatan pertahanan utama di dalam menjalankan fungsi keselamatan bangsa dan negara dapat menggunakan kekuatan teritorial secara dini untuk mencegah berbagai bentuk intoleransi," kata Hasto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia sampai 3 Juli 2022

Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia sampai 3 Juli 2022

NEWS | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings