Hilirisasi Tambang Era Jokowi
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Hilirisasi Tambang Era Jokowi

Opini: Lalu Mara Satriawangsa
Mantan Manajer Tim PS Pelita Jaya

Rabu, 20 Mei 2020 | 08:00 WIB

Di saat pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, sebuah kesepakatan bisnis raksasa senilai US$ 2,8 miliar atau setara Rp 41,7 triliun untuk membangun industri gasifikasi batubara menjadi methanol ditandatangani dari tempat terpisah, New York dan Jakarta. Yang terlibat pun investor besar, Bakrie Capital Indonesia, Ithaca Resources, dan Air Products dari Amerika Serikat.

Nantinya gasifikasi batubara itu akan menghasilkan 2 juta ton methanol per tahun. Jumlah produksi methanol sebesar itu signifikan untuk mensubstitusi kebutuhan BBM nasional, dan sekaligus mengurangi kebutuhan dolar AS untuk mengimpor BBM.

Proyek gasifikasi batubara ini adalah yang pertama di Indonesia, seiring imbauan dan harapan Presiden Jokowi untuk menciptakan nilai tambah sektor pertambangan. Bila pengusaha pertambangan bisa membangun industri hilir, itu bisa menjadi aset yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsa.

Sementara untuk bahan tambang lainnya, seperti nikel, hilirisasi sudah berjalan terlebih dahulu. Pemerintah menerbitkan larangan ekspor nikel melalui Peraturan Menteri ESDM dan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Namun demikian, jauh sebelum terbitnya Permen ESDM tersebut, pemerintah Indonesia menyosialisasikan dan mengundang investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di sektor hilir, baja nirkarat (stainless steel) dan baterai.

Undangan pemerintah Indonesia, disambut baik oleh investor asing. Saat ini, 11 smelter sudah terbangun dan 25 smelter lainnya dalam proses pembangunan.

Untuk hilirisasi nikel dimulai pada akhir tahun 2015. Di Kawasan Industri Morowali, investor kelas dunia China Tsingshan Group, pionir dalam indutri baja nirkarat dan menduduki ranking 361 pada Fortune Global 500, membangun berbagai industri pengolahan nikel untuk dijadikan stainless steel, carbon steel, yang nantinya berakhir (hilirnya) pada industri energi terbarukan, yakni baterai lithium.

Semuanya menggunakan teknologi terbaru dan modern. Total investasi ditargetkan US$ 8-9 miliar. Hingga saat ini sudah terealisasi US$ 6,1 miliar atau setara Rp 91 triliun!

Demikian pula di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tak jauh beda dengan Morowali, investor asal Tiongkok melalui PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) membangun smelter di atas lahan 500 hektare dengan nilai investasi mencapai US$ 860 juta atau sekitar Rp 12,8 triliun.

Sementara PT Obsidian Stainless Steel (OSS) membangun industri stainless steel dengan total investasi US$ 2 miliar atau Rp 29,8 triliun. Total investasi di Konawe sebesar US$ 2,86 miliar atau sekitar Rp 42,6 triliun. Yang dibangun juga sama hilirisasi nikel yang berujung pada energi terbarukan, baterai lithium.

Harus Dipaksa
Hilirisasi industri pertambangan mutlak dijalankan. Sebab, ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk bahan tambang mineral dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Program hilirisasi itu harus dipaksa pemerintah kepada seluruh industri untuk meningkatkan nilai tambah produk. Karena, program tersebut diyakini memacu aliran investasi dalam jumlah besar pada industri hilir mineral di Indonesia.

Pengembangan industri berbasis mineral logam, yang terdiri dari industri besi baja (stainless steel), aluminium, nikel, dan tembaga, karena penggunaan komoditas tersebut sangat luas, antara lain untuk kebutuhan di dermaga, kapal laut, landasan airport, jembatan antarpulau, rel kereta api, pipa bawah laut, jalan tol, jaringan listrik, dan telekomunikasi, hingga industri untuk keperluan rumah tangga dan energi terbarukan.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan total cadangan sebanyak 21 miliar ton, sudah sewajarnya memiliki smelter. Demikian juga dengan cadangan batubara Indonesia yang besarnya 147 miliar ton, sudah sepantasnya diolah untuk memperoleh nilai tambah. Bukan hanya menggali mengeruk, lantas menjual.

Demikian halnya dengan tambang lain, seperti emas dan tembaga. Hingga saat ini, Feeport yang sudah 55 tahun beroperasi di Timikia-Papua masih menggali dan memproses tumpukan tanah maupun pasir yang mengandung mineral pada smelter luar negeri. Bisa di Australia, bisa juga di Eropa.

Demikiann halnya dengan tambang emas dan tembaga Newmont di Batu Hijau Sumbawa. Hingga saat ini tak satu pun smelter yang dibangun oleh kedua investor asal Amerika Serikat tersebut. Indonesia tak memperoleh nilai tambah dari kegiatan kedua investor tambang tersebut.

Untuk itu, sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah untuk mengolah hasil tambang untuk memperoleh nilai tambah, kedua perusahaan tersebut sebaiknya “dipaksa” untuk membangun smelter, baik di Papua maupun di Sumbawa.

“Global Value Chain”
Dengan diolah di smelter dalam negeri, bukan saja akan ketahuan produk apa saja yang dihasilkan oleh kedua tambang tersebut, tetapi juga akan mempercepat proses pengembangan industri baterai lithium. Karena asal sulfat yang dihasilkan dari olahan tersebut dapat dimanfaatkan industri baterai lithium.

Bila industri baterai lithium sudah ada, dan pada 2024 negara-negara Eropa sudah mewajibkan kendaraan berbasis listrik, Indonesia akan menjadi pemasok utama baterai mobil (battery electric vehicle). Dengan demikian Indonesia masuk menjadi bagian global value chain.

Global value chain adalah sebuah proses pembentukan nilai tambah atas suatu barang yang melibatkan tiga hal, yakni proses produksi barang secara bertahap, terdapat dua atau lebih negara memberikan nilai tambah, dan terjadi proses ekspor dan impor barang setengah jadi untuk proses produksi selanjutnya. Itulah warisan penting pemerintahan Presiden Joko Widodo nantinya.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS