Kuatkan Persatuan Indonesia
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Kuatkan Persatuan Indonesia

Opini: Usep Setiawan
Penulis adalah lulusan Antropologi FISIP Unpad, dan Sosiologi Pedesaan FEMA IPB

Kamis, 11 Juni 2020 | 08:00 WIB

Benarkah pandemi Covid-19 telah menggoyahkan persatuan Indonesia? Daya pecah virus corona seperti bersaing dengan daya rekat Pancasila. Perbedaan pandangan di antara elit politik dalam merespons dampak virus corona tampak mengemuka.

Pengelompokan politik secara nasional ikut mewarnai respons publik terhadap pandemi dan dampaknya, terutama aspek sosial ekonomi masyarakat. Pandangan elit mengalir hingga ke basis massanya. Misalnya, berbagai bantuan sosial yang disiapkan dan disalurkan pemerintah dari sumber anggaran negara dalam berbagai skema dan bentuk, disikapi beragam di kalangan elit dan publik. Pro dan kontra seolah tiada henti.

Demikian halnya dengan skenario pemulihan ekonomi nasional untuk kehidupan normal baru (new normal) pascapandemi. Bagi sebagian kelompok, kehidupan normal baru menjadi kesempatan untuk memperluas pengaruh ekonomi politiknya di berbagai sektor. Sementara bagi lainnya, menjadi momentum untuk mengajukan gagasan alternatif yang telak berbeda. Mencermati pertarungan gagasan seputar era normal baru, elit terpecah antara pihak oportunis yang menjadikannya sebagai peluang melipatgandakan kekuatan bisnis, versus pihak yang mengusung gerakan sosial ekonomi alternatif yang berwatak kerakyatan.

Meretas Perbedaan
Jalan tengah mesti segera ditemukan. Harus dibangun konsensus politik nasional dalam menghadapi dampak pandemi. Fondasinya bisa diangkat dari dasar negara yang telah bersemayam dalam benak dan sanubari bangsa, yakni Pancasila! Sila Persatuan Indonesia sebagai kesadaran kolektif dan kemauan bersama untuk menyatukan diri patut jadi landasan dari keharusan merawat kebersamaan anak bangsa.

Disadari, kita memiliki begitu banyak perbedaan, baik dalam pemikiran atau pilihan cara dalam bertindak. Untuk itu, sila ke-3 hadir guna meredam konflik dan merekatkan aneka perbedaan itu. Utamakan sandang, pangan, papan, dan tanah untuk rakyat.

Benturan karena perbedaan pilihan spektrum politik praktis juga perlu diantisipasi. Warna merah, kuning, hijau, biru, dan lainnya itu realitas politik. Partai politik yang tumbuh subur di era pasca- Reformasi 1998 hendaknya tak jadi kendala dalam merajut persatuan Indonesia. Perbedaan afiliasi politik dalam kekuasaan juga bukan alasan untuk tidak mau bersatu mengadapi gempuran Covid-19 sebagai musuh bersama.

Adagium “musuh bersama menyatukan perbedaan politik” jadi relevan. Kita mesti belajar pada perbedaan elit politik angkatan 1945 yang beda tapi satu.

Demikian pula perbedaan posisi aktor politik dalam struktur politik pemerintahan, bukanlah alasan perpecahan. Di dalam atau di luar pemerintahan hendaknya dimaknai sebagai posisi tentatif yang bisa berubah setiap saat. Yang hakikat ialah tujuan dari setiap posisi itu tetap setia dan tegak lurus pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara secara paripurna.

Pihak yang di dalam pemerintah, bekerja keras dan cerdas memberikan pengabdian dan karya terbaik dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang beriorientasi kerakyatan. Sedangkan yang di luar, memberikan pengawasan dan kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan mengajukan alternatif untuk ditawarkan secara terbuka. Pengaruh atas kekuasaan untuk perubahan menjadi kunci. Sehingga wacana pergantian pemimpin di tengah jalan pun jadi tidak relevan.

Gerakan CSO (civil society organization atau organisasi masyarakat sipil) maupun NGO (non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat) selalu relevan sepanjang jalan sejarah demokrasi. Demokrasi bukan hanya memperlancar interaksi formal dari berbagai kepentingan di dalam masyarakat, melainkan juga dialog perumusan konsensus dari setiap dinamika yang ada. Tak ada yang lebih penting antara gerakan CSO atau NGO dengan kebijakan pemerintah. Keduanya berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Perbedaan harus diretas.

Menyatukan Agenda
Presiden Jokowi belum lama ini menandaskan, “Kekurangan dan kelemahan harus sama-sama kita perbaiki, harus kita jadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Yang berdiri di atas kaki sendiri.” Penulis memikirkan tiga langkah strategis untuk menguatkan persatuan Indonesia.

Pertama, pimpinan nasional perlu melakukan komunikasi strategis dengan pimpinan partai politik untuk meninjau persamaan kepentingan. Pimpinan parpol sebagai simbol kekuatan politik formal akan berdampak pada struktur kekuasaan formal negara dan konstituensinya. Output dari komunikasi politik ini lahirnya agenda bersama yang dipahami dalam pemulihan dampak pandemi untuk dirujuk pemerintahan maupun parlemen.

Kedua, penyerapan secara esensial di dalam pemerintah dan parlemen terhadap ide dan agenda yang telah dipahami para pimpinan parpol sebelumnya. Penyerapan esensial ini mesti tercermin dari lahirnya berbagai kebijakan, peraturan perundangan dan program pembangunan sebagai hasil konsensus bersama di semua sektor strategis, yang memiliki dampak sosial dan ekonomi luas.

Ketiga, konsolidasi gerakan masyarakat sipil yang difasilitasi CSO atau NGO untuk memberikan masukan dan mempertajam ide dan agenda yang disusun struktur politik formal. Kalangan gerakan masyarakat sipil juga dapat menyusun jalan alternatif jika apa yang dirumuskan struktur politik formal dinilai tak cukup mewadahi aspirasi publik.

Substansi dari ketiga langkah ini bersifat komplementer. Ujungnya ialah sikap menghargai perbedaan untuk menggapai titik temu, guna memulihkan Indonesia. Hanya dengan menyatukan agenda bersama dari kekuatan politik inilah, Indonesia akan mudah menghadapi dampak pandemi sekaligus dapat melahirkan budaya normal baru yang adil dan beradab.

Penulis adalah Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS