Menakar Kebenaran “Korban Menjadi Pelaku”
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Menakar Kebenaran “Korban Menjadi Pelaku”

Opini: Reza Indragiri Amriel
Konsultan pada Lentera Anak Foundation

Kamis, 18 Juni 2020 | 08:00 WIB

Media mewartakan, seorang remaja berusia empat belas tahun (sebut namanya XY) menghabisi nyawa bocah tetangganya yang berumur lima tahun. Pembunuhan dilakukan dengan cara mengerikan.

XY lalu menyerahkan diri ke polisi. Ia katakan, tidak merasa bersalah atas perbuatan jahatnya itu. Ruang publik seketika dipenuhi berbagai komentar. Semuanya memotret XY sebagai anak dengan kekejaman tiada tara.

Tapi pada waktu berikutnya, terbangun narasi tandingan. XY dikabarkan melakukan perbuatan biadanya karena tertekan oleh peristiwa kejahatan seksual yang telah ia alami sebelumnya. Pada titik ini, posisi XY bergeser atau meluas, bahwa ia adalah pelaku yang dulunya adalah korban. Ia adalah korban kejahatan yang kemudian menjelma sebagai pelaku kejahatan. Simpati publik seolah ingin dibangkitkan dengan narasi baru tersebut. Di ranah hukum, apabila narasi ini berhasil diinjeksikan ke proses berpikir hakim, maka kemungkinan hukuman bagi pelaku—andai ia divonis bersalah—akan lebih ringan daripada jika ia semata-mata menghabisi nyawa manusia tanpa pernah melalui episode rudapaksa sebelumnya.

Diringkas, masalah yang akan menjadi inti pertarungan antara jaksa dan pengacara si remaja (terdakwa) adalah tali-temali antara perkosaan yang XY alami dan pembunuhan yang XY lakukan.

Sifat Kontak Seksual
UU Perlindungan Anak menyikapi kontak seksual, apalagi persetubuhan, dengan anak sebagai sesuatu yang terlarang. Hukum mengesampingkan suasana batiniah anak ketika mengalami persetubuhan tersebut. Jadi, hukum tidak mengenal istilah seks mau sama mau (consensual sex) pada anak. Terlepas apakah si anak berkehendak ataukah ia dipaksa maupun dikelabui (groomed) untuk melakukan persetubuhan, orang dewasa yang menyetubuhi anak tersebut niscaya akan dikenai pasal kekerasan seksual atau perkosaan.

Posisi UU Perlindungan Anak sedemikian rupa sudah sangat tepat. Dinihilkannya unsur kehendak seks pada diri anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak. Pada sisi bersebelahan, UU tersebut mengharuskan siapa pun—lebih-lebih orang dewasa—untuk tidak melakukan kontak seksual apa pun terhadap anak.

Tapi dari sudut pandang psikologi, seks merupakan satu dimensi perkembangan yang memang ada, bahkan kodrati pada diri anak. Dimensi tersebut menjadi semakin relevan karena, pada kasus yang dideskripsikan pada alinea awal ini, anak yang menjadi subjek adalah individu berusia 14 tahun.

Mengacu UU Perlindungan Anak, si remaja (XY) memang termasuk dalam kategori anak-anak. Namun kondisi psikologisnya tidak bisa dipukul rata sama dengan individu berusia—misalnya—4 tahun. Kedua individu tersebut memang sama-sama masih anak-anak. Tapi fisik dan psikologi mereka sudah jauh berbeda. Anak berumur 14 tahun umumnya telah mengalami kematangan seksual. Penanda pubertasnya adalah organ reproduksi telah matang, menstruasi telah berlangsung, ketertarikan terhadap lawan jenis telah terbit, dan dorongan erotik pun telah muncul.

Apabila tidak terjaga dengan baik, anak seusia tersebut bisa melakukan perbuatan seksual berisiko akibat kematangan seksual yang mendahului kematangan psikologisnya. Dengan dinamika psikoseksual seperti itu, anak berusia 14 tahun sesungguhnya bisa saja berkehendak melakukan kontak seksual sehingga terjadi consensual sex. Kendati begitu, perlu ditandaskan kembali bahwa kontak seksual anak adalah sesuatu yang salah dan siapa pun yang melakukan kontak seksual dengan anak harus dipidana.

Pembahasan tentang consensual sex maupun forced sex pada XY menjadi penting sebagai pijakan untuk memahami aksi pembunuhan yang kemudian ia lakukan. Apabila persetubuhan yang XY alami berlangsung juga dengan kehendaknya, atau—dengan kata lain—persetubuhan tidak dilakukan berdasarkan paksaan maupun pengelabuan, maka anggapan bahwa XY mengalami guncangan jiwa pascapersetubuhan perlu ditakar ulang ketepatannya.

Sekiranya kondisi kejiwaan XY tidak terguncang karena persetubuhan yang ia lakukan secara psikologis merupakan kehendaknya juga, maka alibi bahwa pembunuhan merupakan ekspresi trauma yang XY alami akibat persetubuhan menjadi terpatahkan. Alibi semacam itu justru merupakan bentuk malingering, yakni fabrikasi psikologis yang lazim digunakan oleh orang-orang yang tengah bermasalah dengan hukum.

Malingering (pura-pura sakit) merupakan strategi untuk membebaskan atau pun meringankan pelaku dari konsekuensi hukum. Malingering patut disikapi sebagai bentuk perilaku tidak kooperatif dan mempersulit proses hukum. Oleh karena itu, manakala seorang terdakwa dijatuhi vonis bersalah, ia justru patut diberikan pemberatan sanksi atas perbuatan malingeringnya itu.

Pembelaan Diri
Kembali ke narasi “pelaku membunuh karena mengalami guncangan psikologis setelah diperkosa”. Bentuk pembelaan diri ini diistilahkan sebagai extreme emotional disturbance (EED) defence. Memahami perkosaan sebagai perbuatan biadab yang luar biasa menyakitkan, maka sudah tepat apabila korban perkosaan yang kemudian menyerang balik pemerkosanya mengajukan EED sebagai pembelaan diri di persidangan. Hukum tidak sepantasnya menyamakan pelaku pembunuhan yang dilakukan korban perkosaan, dengan pelaku pembunuhan yang tidak mengalami kejadian serupa.

Yang patut menjadi pemahaman adalah EED defence memiliki parameter. Parameter inilah yang diacu oleh hakim untuk menentukan apakah EED berkesesuaian atau tidak berkesesuaian dengan situasi terdakwa. Parameter pertama adalah reasonable person. Yakni, perilaku terdakwa dibandingkan dengan perilaku individu-individu lain yang berada dalam situasi semirip mungkin. Dalam kasus XY, ketika reasonable person dipakai sebagai parameter, maka ke persidangan harus bisa disajikan gambaran atau data bahwa remaja berusia sekitar empat belas tahun yang mengalami perkosaan akan kemudian bereaksi mirip yang XY lakukan.

Kriteria pembandingnya adalah seberapa banyak remaja sebaya yang diperkosa dan pada waktu berikutnya melakukan pembunuhan, siapa yang dijadikan sebagai sasaran pembunuhan (pelaku perkosaan atau pihak lain, spesifik balita), dan kapan pembunuhan itu dilakukan.

Ketika parameter pertama tidak dapat diterapkan, maka parameter kedua dijadikan acuan. Parameter ini memuat beberapa ketentuan tentang EED. Pertama, EED dilakukan sebagai respons terhadap provokasi eksternal. Seandainya pembunuhan dilakukan korban terhadap orang yang melakukan rudapaksa terhadap dirinya, maka unsur provokasi eksternal ini terpenuhi. Bisa dinalar, pembunuhan tidak akan terjadi jika korban tidak dijahati sebelumnya oleh si pemerkosanya. Khusus pada kasus XY, karena yang dihabisi XY adalah balita yang tidak bersangkut paut dengan perkosaan, maka para pihak terkait di persidangan XY perlu mencermati bentuk perilaku provokatif yang balita itu lakukan (jika ada) sebelum ia dihabisi XY.

Kedua, pembelaan diri berdasarkan EED bisa diterima jika antara pembunuhan dan perkosaan berlangsung tanpa jeda (cooling-off period). Dengan kata lain, alibi EED menjadi masuk akal ketika serangan balik dilancarkan sebagai bentuk respons spontan dan segera, serta dilakukan pada momen ketika pelaku benar-benar sedang mengalami guncangan emosional tersebut.

Semakin panjang rentang waktu antara perkosaan dan pembunuhan, semakin sulit pula EED bisa diterima. Pasalnya, sesuai sebutannya, dalam masa jeda yang panjang itu, korban kian mampu mengembalikan ketenangan dirinya (cooling off) dari guncangan emosional ekstrem yang sebelumnya ia bangun sebagai klaim.

Rangkaian perilaku mulai dari mendekati sasaran, mencabut nyawa sasaran, hingga upaya menghilangkan barang bukti, juga menjadi penanda apakah aksi kejahatan yang dilakukan si pelaku merupakan pembunuhan spontan, pembunuhan berencana, atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Extreme emotional disturbance, jelas, tidak dapat dijadikan sebagai penjelasan apalagi pembenaran untuk pembunuhan berencana.

Rudapaksa, sekali lagi, adalah kejahatan dahsyat yang pelakunya pantas dihukum berat. Serangan seksual, apalagi sesadis perkosaan, bisa berdampak jangka panjang. Kita berbagi duka atas kesedihan mereka. Korban rudapaksa bisa menarik diri untuk sekian lama sampai kemudian ia melancarkan aksi kekerasan sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan penganiayaan seksual yang telah ia derita.

Pada kasus XY, andai ia melalui episode menarik diri serupa, tertinggal satu persoalan, yakni, mengapa berpekan-pekan bahkan berbulan-bulan setelah ia dikabarkan diperkosa, dia justru melakukan kekerasan terhadap anak balita yang tidak bersangkut paut dengan rudapaksa? Mengapa ia tidak melampiaskan dendamnya terhadap pelaku atau pun terhadap orang-orang lain yang bisa diasosiasikan dengan pelaku? Benarkah pembunuhan itu semata-mata luapan amarah yang tertunda dan dialihkan ke sosok pengganti?

Riset menemukan, semakin jauh jarak waktu antara kejadian awal (misal, rudapaksa) dan peristiwa pemicu (perbuatan si balita sesaat sebelum ia dihabisi), keterlibatan pemikiran semakin besar. Menjadikan temuan tersebut sebagai rujukan, maka dapat diasumsikan ada proses kalkulasi yang berlangsung dalam aksi pembunuhan dimaksud.

Ataukah, alih-alih berhubungan dengan perkosaan, pembunuhan biadab itu merupakan puncak dari rangkaian perilaku kekerasan yang telah terpupuk seAllahu a’lamjak berwaktu-waktu silam?

Allahu a’lam.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS