Montara Makin Tak Terdengar, PTTEP & Australia Belum Beritikad Baik

Montara Makin Tak Terdengar, PTTEP & Australia Belum Beritikad Baik
Ledakan kilang Montara milik PTTEP Australasia pada 21 Agustus 2009 lalu di Laut Timor mencemari hingga ke perairan Indonesia. Salah satu dampaknya adalah anjloknya 90% produksi rumput laut di NTT. ( Foto: www.amsa.gov.au / www.amsa.gov.au )
Heriyanto / HS Kamis, 6 Desember 2018 | 06:29 WIB

Jakarta - Penyelesaian atas kasus pencemaran minyak Montara di Laut Timor semakin meredup. Perusahaan asal Thailand PTT Exploration and Production (PTTEP) bersama Pemerintah Australia diduga sedang berusaha keras memecah belah sikap Pemerintah Indonesia dan rakyat korban pencemaran tersebut.

"Saat ini, para pencemar Laut Timor melalui PTTEP Thailand dan Pemerintah Australia sedang berusaha keras dengan berbagai cara untuk memecah belah sikap Pemerintah Indonesia dan rakyat korban pencemaran minyak dari ladang Montara," kata Ketua Tim Advokasi Korban Pencemaran Laut Timor Ferdi Tanoni dalam keterangannya Rabu (5/12).

Dia menjelaskan upaya memecah belah kekuatan Indonesia itu antara lain dengan mendorong kuat pihak-pihak tertentu agar Pemerintah RI segera mengajukan kembali gugatan terhadap PTTEP di PN Jakarta.

Untuk itu, Ferdi sudah menyampaikan hal ini kepada kementerian terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Enerdi Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kantor Staf Kepresidenan dan Montara Task Force.

Dikatakan, langkah hukum di PN Jakarta tersebut semakin menguatkan berbagai upaya agar kasus penemaran ini tidak berlanjut. Dengan demikian, kata dia, Pemerintah Australia dengan mudah akan membebaskan diri dari tanggung jawab dan para pencemar Laut Timor akan terus berlindung di balik Pemerintah Australia.

Sebelumnya, Pemerintah RI melalui KLHK yang dikoordinasikan Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif H Oegroseno mengugat perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia. Namun, nama tergugat dalam gugatan yang diajukan pada awal 2017 lalu itu salah karena perusahaan tersebut tidak pernah ada di Australia.

Baca : KLHK Harus Cabut Gugatan Montara, Kinerja Kemko Maritim Dipertanyakan

Menurut Ferdi , Australia dan PTTEP saat ini sedang terpojok dalam kasus pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Sekitar 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar minyak mentah (crude oil) akibat ledakan anjungan minyak Montara pada saat itu.

Menurut dia, ada empat pihak yang harus bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan di Laut Timor tersebut, yakni PTTEP, Australian Maritime Safety Authority (AMSA), perusahaan Halliburton dan Sea Drill Norway serta Pemerintahan Australia Utara dan Pemerintah Federal Australia selaku regulator.
"Kami meminta dengan hormat kepada kementerian terkait untuk tidak menerima atau menemui mereka dalam kaitannya dengan kasus Montara," katanya.

Baca : Gugatan Pemerintah Soal Montara Salah Alamat, Ada Apa?

Untuk itu, ujarnya, Montara Task Force perlu menindaklanjuti berbagai hal dalam mempercepat penyelesaian pencemaran itu. Montara Task Force telah dibentuk Pemerintah RI sebagai satu-satunya institusi negara yang ditunjuk guna mencari solusi yang tepat dan komprehensif.
"Dengan segala hormat pula kami sampaikan bahwa semua persoalan sekecil apa pun terkait dengan Montara, hendaknya selalu berkoordinasi dengan Montara Task Force agar segala urusan dapat dilalui melalui satu pintu," ujar Tanoni.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE