Modi Hadapi Penantang Tangguh dari Dinasti Gandhi

Modi Hadapi Penantang Tangguh dari Dinasti Gandhi
Rahul Gandhi ( Foto: Istimewa )
Jeany Aipassa / JAI Selasa, 26 Maret 2019 | 14:09 WIB

New Delhi, Beritasatu.com - Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, akan menghadapi penantang tangguh dari dinasti Gandhi dalam pemilihan umum (pemilu) negara itu, yang digelar pada April dan Mei 2019.

Rahul Gandhi (48), yang terpilih sebagai presiden partai Kongres Nasional India (INC) pada 2017, secara perlahan mulai menarik perhatian pemilih dan mengancam keunggulan Narendra Modi dengan partai nasionalis Hindu yang dipimpinnya, Bharatiya Janata Party (BJP).

Di bawah kepemimpinan Rahul Gandhi, INC kembali meraih kemenangan dalam pemilihan umum negara bagian pada akhir 2018, termasuk di wilayah yang dikuasai BJP selama bertahun-tahun, seperti Madhya Pradesh, Rajasthan dan Chhattisgarh.

Pada Senin (25/3/2019), Rahul Gandhi mengatakan, akan meluncurkan skema pendapatan minimum bagi 50 juta keluarga miskin di India, jika terpilih sebagai PM. Lewat skema tersebut, pemerintahannya akan menjamin penghasilan bagi keluarga termiskin di India yang sekaligus menjadi skema pendapatan minimum terbesar di dunia.

“Ini adalah skema 'bijaksana secara fiskal' yang akan menghilangkan kemiskinan di India,” kata Rahul Gandhi.

Menurut Rahul Gandhi, skema yang diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 52 miliar (Rp 730 triliun) akan menjamin 20% kepala keluarga (KK) termiskin di India menerima sekitar 72.000 rupee atau (Rp 15 juta) setiap tahun. Sekitar 50 juta KK atau 250 juta jiwa akan secara langsung mendapat manfaat dari skema tersebut.

“Kami akan menghapuskan kemiskinan dari negara ini. Kongres (partai INC, Red) telah mendapat masukan dari banyak ekonom,” ujar Rahul Gandhi.

Ekonom Prancis, Thomas Piketty, yang terkenal karena karyanya tentang mengatasi “ketimpangan pendapatan”, dikabarkan akan menjadi penasihat INC terkait skema pendapatan minimum tersebut, meski tidak terlibat langsung dalam desain proposalya.

“Saya tentu saja mendukung semua upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di India, dan terutama untuk mengalihkan debat politik dari politik berbasis kasta ke redistribusi pendapatan dan kekayaan berbasis kelas masyarakat,” kata Thomas Piketty.

Ada banyak diskusi dalam beberapa tahun terakhir tentang apakah India dapat memperkenalkan Penghasilan Dasar Universal (UBI), yakni skema pembayaran tunai reguler dari negara untuk semua atau sebagian besar warga negara tanpa persyaratan apa pun.

Pada 2017, survei ekonomi pemerintah India menunjukkan bahwa skema yang menguntungkan 75% dari populasi secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan. Skema semacam itu telah diuji coba pada skala kecil di seluruh dunia, termasuk di Finlandia, Kenya, dan Belanda.

Thomas Piketty mengatakan, kebijakan INC terkait skema pendapatan minimum, dipandang sebagai versi terbatas dari UBI. Meskipun berpotensi merugikan produk domestik bruto, namun skema ini dapat dimulai pada skala kecil.

Menanggapi pernyataan Rahul Gandhi, partai BJP mengatakan rakyat miskin India telah menerima lebih dari dukungan yang dijanjikan dalam skema pendapatan minimun yang dirancang partai INC.

Sejauh ini, rakyat India sudah menerima lebih dari 900 skema kesejahteraan yang didanai pemerintah federal, termasuk makanan murah, subsidi pupuk, jaminan pekerjaan pedesaan dan beasiswa bagi rakyat miskin.



Sumber: Suara Pembaruan