Komisi Pemilihan India Dituduh Berpihak Pada Petahana

Komisi Pemilihan India Dituduh Berpihak Pada Petahana
Presiden Kongres Nasional India, Rahul Gandhi, dikalungi bunga saat kampanye pemilihan umum, di Desa Asarana, Distrik Bhavnagar, Senin (15/4). ( Foto: AFP / SAM PANTHAKY )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Selasa, 16 April 2019 | 14:28 WIB

New Delhi, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan India (Election Commission of India/ECI), dituduh berpihak pada petahana, Perdana Menteri (PM), Narendra Modi, dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Ratusan ribu tuduhan dan keluhan telah dilayangkan ke ECI terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bias.

Pemilu India yang digelar mulai Kamis (11/4) diikuti oleh 900 juta pemilih dan dinyatakan sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia. Lebih dari 11 juta petugas pemilu dikerahkan ke lebih dari satu juta tempat pemungutan suara (TPS) di setiap daerah untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.

Demi menghasilkan pemilu yang bebas dan adil, ECI memakai Model Kode Perilaku (Model Code of Conduct/MCC), yaitu seperangkat aturan untuk kandidat dan partai-partai politik yang berlaku segera setelah tanggal pemilihan dan hasilnya diumumkan.

Pada 1 April 2019, dalam kampanyenya di distrik Wardha negara bagian Maharashtra, Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi menyerang keputusan pemimpin oposisi dari Partai Kongres, Rahul Gandhi, untuk berkompetisi memperbutkan kursi di Wayanad, Kerala, dengan mayoritas Muslim.

Narendra Modi menuding Partai Kongres takut menurunkan kandidat-kandidat dari daerah pemilihan yang didominasi oleh Hindu. Namun ECI tidak bertindak apa pun, meskipun MCC melarang pernyataan semacam itu.

Tapi secara terpisah, ECI justru mengeluarkan peringatan kepada pemimpin ternama Dalit, Mayawati, karena berusaha mendulang suara Muslim lewat pidatonya.

Belum lama ini, seorang menteri federal dari partai penguasa Partai Bharatiya Janata (BJP), memperingatkan warga Muslim agar tidak menentangnya. Badan pemilihan juga mengeluarkan perintah bahwa angkatan bersenjata tidak seharusnya dimanfaatkan untuk mempromosikan partai politik.

Seruan tersebut dikeluarkan setelah kampanye BJP memperlihatkan foto seorang pilot pejuang, yang kemudian dipublikasikan oleh Pakistan selama kebuntuan militer kedua negara. Namun tetap saja foto pilot itu tetap dipakai sampai akhir masa kampanye oleh BJP.

Bahkan, Narendra Modi menggunakan nama pilot itu dalam wawancara dengan stasiun televisi Republic TV, tanpa adanya kecaman dari badan pengawas pemilu. Saat keluhan diajukan untuk melawan Narendra Modi, pejabat komisi pemilihan menyatakan telah menerimanya tapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang.

Dalam dua tahun terakhir, ECI juga dituduh menunda tanggal pemilihan demi keuntungan BJP. Pada Oktober 2017, tanggal pemungutan suara untuk Gujarat ditunda 12 hari. Pemerintah pusat dan negara bagian yang dikuasai BJP memanfaatkan penundaan itu untuk mengumumkan sejumlah skema dan proyek pembangunan yang diresmikan Naredra Modi.



Sumber: Al Jazeera/Suara Pembaruan