Kasus Adelina Lisao, Kemlu Minta JPU Malaysia Banding

Kasus Adelina Lisao, Kemlu Minta JPU Malaysia Banding
MAS Ambika adalah majikan yang diduga menyiksa hingga tewas tenaga kerja Indonesia Adelina Lisao. ( Foto: Bernama / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / WBP Selasa, 23 April 2019 | 18:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia meminta jaksa penuntut umum (JPU) Malaysia untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan tinggi Pulau Penang Malaysia yang memberikan pembebasan murni kepada majikan almarhumah tenaga kerja Indonesia (TKI) Adelina Lisao. Sejauh catatan Pemerintah Indonesia, saksi dan bukti yang ada sangat kuat. Namun sampai keputusan dijatuhkan, sejumlah saksi kunci belum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya.

“Pemerintah Indonesia sangat terkejut dengan keputusan bebas murni terhadap majikan Adelina Lisao yang diputuskan Pengadilan Tinggi Pulau Penang pada tanggal 18 April 2019,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Selasa (24/3/2019).

Kasus Adelina terungkap pada Februari 2018 saat para tetangga dan asisten anggota parlemen di Bukit Mertajam, Malaysia, menemukannya dalam keadaan penuh luka dan tidur di beranda rumah bersama anjing peliharaan majikannya. Saat ditemukan, Adelina tidak merespons dan terlihat sangat ketakutan dengan luka-luka di tangan dan wajah penuh memar. Adelina meninggal di rumah sakit setelah dibawa oleh majikannya ke kantor polisi. “Kita sudah menyampaikan harapan kita kepada JPU untuk banding atas putusan tersebut,” kata Iqbal.

Kasus Adelina sendiri adalah kasus pidana, sehingga pihak yang berperkara adalah JPU dan terdakwa. Maka pengajuan banding dilakukan oleh JPU. “Kami bisa meminta ke JPU untuk banding,” ujar Lalu Muhammad Iqbal.

Lalu Muhammad Iqbal mengatakan jaksa agung Malaysia masih menyelidiki putusan pembebasan murni untuk majikan Adelina. Pemerintah, ujarnya, menghormati sepenuhnya hukum Malaysia, namun berharap proses penyelidikan bisa segera membuahkan hasil.

Dia menambahkan sembari menunggu hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, Konsulat Jenderal RI di Penang telah menunjuk pengacara guna melalukan watching brief dalam persidangan-persidangan berikutnya.

Menurut Lalu Muhammad Iqbal, sejak kasus Adelina dilaporkan pada Feburari 2018, KJRI Penang telah melakukan berbagai upaya seperti menuntut hak gaji dan kompensasi. KJRI Penang juga sudah memfasilitasi pemulangan jenazah Adelina sampai ke kampung halamannya. Mengenai keputusan pengadilan, Iqbal mengatakan Kemlu belum berkomunikasi dengan keluarga Adelina di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kemlu dan KJRI Penang akan terus mengawal proses hukum kasus ini guna memastikan Adelina mendapatkan keadilan,” tandas Lalu Muhammad Iqbal.



Sumber: Suara Pembaruan