Jepang Bagi Ilmu untuk Rekonstruksi Sulteng

Jepang Bagi Ilmu untuk Rekonstruksi Sulteng
Kimio Takeya, pejabat senior Japan International Cooperation Agency atau JICA (tengah), menjelaskan proses rekonstruksi pasca-tsunami dan gempa bumi di Ishinomaki, Miyagi, Jepang, 25 April 2019. ( Foto: Beritasatu / Heru Andriyanto )
Heru Andriyanto / HA Sabtu, 27 April 2019 | 23:17 WIB

Tokyo, Beritasatu.com - Delegasi Indonesia menerima banyak masukan dari Jepang mengenai penanganan pasca-bencana tsunami, gempa bumi, longsor, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah, setelah pertemuan intens selama tiga hari di Miyagi dan Tokyo yang berakhir Sabtu (27/4/2019).

Jepang menjadi rujukan karena negara itu sangat berpengalaman menangani bencana serupa. Pada 2011, gempa bumi besar memicu tsunami yang menyapu pantai timur Jepang, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk melakukan rekonstruksi di sejumlah kota yang terdampak.

Delegasi lintas kementerian Indonesia yang dipimpin oleh pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Velix Wanggai juga berkunjung ke kota-kota terdampak gempa bumi 2011 dan menemui wali kota mereka untuk berdiskusi tentang kebijakan dan tindakan yang mereka ambil dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kami belajar bagaimana menata kota kembali, kemudian bagaimana merancang kawasan dan penataan ruang yang lebih bersifat mitigasi bencana, bagaimana strategi relokasi, dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Velix, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas.

Bencana datang saat kita lupa
Di kota Higashimatsushima, kepala rekonstruksi pasca-bencana Takafumi Kawaguchi menjelaskan tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk merelokasi warga korban bencana, dari mulai pembuatan zona rawan bencana, penyediaan hunian sementara, pencarian lokasi, penghitungan ganti rugi, hingga pembangunan pemukiman baru yang permanen di tempat yang lebih aman.

Dalam gempa bumi dan tsunami 2011, sekitar 65 persen wilayah kota itu terendam dan kehilangan 1.100 warganya, yang merupakan bencana terbesar dalam sejarah Higashimatsushima.

Belajar dari bencana luar biasa itu, pemerintah kota dan warga sepakat untuk membentuk kelompok waspada bencana secara swadaya di setiap 200 keluarga.

"Masing-masing kelompok punya persediaan makanan dan minuman sendiri untuk tiga hari. Selain itu, Pemkot juga punya stok sendiri untuk tiga hari," ujar Kawaguchi.

Tempat relokasi korban tsunami di Nobiru, Jepang.

Lalu dia mengutip pepatah kuno Jepang: "Bencana selalu datang saat kita sudah melupakannya."

Setelah sekitar empat tahun, relokasi dilakukan bukan sekedar memindah warga, tetapi memberi mereka tempat yang lebih nyaman dan aman untuk dihuni. Seperti di kawasan pantai Nobiru, di mana serah terima rumah terlaksana November 2016. Motto pemerintah Jepang dalam menangani bencana adalah 'build back better'.

Baca juga: Indahnya Pemukiman Korban Tsunami Nobiru

Bagi korban bencana yang tidak mampu membiayai pembangunan rumahnya, pemerintah kota menyediakan lahan gratis selama 30 tahun dan pinjaman lunak untuk konstruksi bangunan.

"Kami mengembangkan tujuh lokasi baru untuk merelokasi warga dari wilayah rawan bencana. Pemukiman Nobiru paling lama karena harus membuka lahan di gunung," ujarnya.

Sendai
Di kota Sendai, Prefektur Miyagi, penetapan zona rawan bencana dilakukan secara tegas dengan mempertimbangkan faktor keselamatan semata. Bahkan ketika wilayah yang harus dikosongkan sangat luas.

Di sana, rombongan Indonesia diterima pakar tsunami kondang Fumihiko Imamura, direktur International Research Institute of Disaster Science.

Imamura mengatakan wilayah yang tersapu tsunami 2011 di Sendai tidak boleh dibangun lagi untuk pemukiman. Justru wilayah tersebut menjadi area multiple defense atau pengamanan berlapis untuk tsunami.

Dimulai dari tanggul setinggi 7,2 meter di bibir pantai, kemudian penanaman hutan pinus, setelah itu tanggul lagi, dan jalan raya yang ditinggikan dan juga berfungsi sebagai dinding penghambat air.

Semakin jauh dari pantai, area makin tinggi sehingga memberi waktu evakuasi bagi warga terdekat ketika terjadi tsunami.

"Sebetulnya pada 2000, kita sudah memprediksi bakal ada gempa bumi dan tsunami dalam periode 30 tahun. Kami sudah menyiapkan diri untuk gempa magnitudo 7,5 sampai 7,8," kata Imamura.

"Namun kemudian yang terjadi adalah gempa magnitudo 9,0."

Tanggul penghalang tsunami setinggi 7,2 meter di Pantai Susaki, Jepang, 26 April 2019.

Gempa dahsyat pada 11 Maret 2011 itu memicu gelombang tsunami yang tingginya di atas 10 meter, menewaskan 904 orang di Sendai dan menghancurkan lebih dari 30.000 bangunan di kota itu. Di seluruh Jepang, korban tewas sekitar 19.000 orang.

Sebelumnya delegasi Indonesia juga berkunjung ke kota Ishinomaki untuk mempelajari langkah mitigasi bencana, termasuk pembangunan sistem pengamanan berlapis terhadap ancaman tsunami.

Di sana pejabat setempat memaparkan perlunya membangun tanggul laut, diikuti hutan buatan, kemudian jalan raya yang ditinggikan yang juga berfungsi sebagai tanggul kedua, sehingga akan memperlambat laju arus air dan memberi lebih banyak waktu untuk evakuasi.

Menurut penelitian kota setempat, cara ini bisa meningkatkan waktu evakuasi menjadi sekitar 30 menit. Namun, perlu juga dibuat area evakuasi misalnya gedung tinggi tahan ombak atau perbukitan dengan jalur yang jelas dan mudah dilalui di kawasan pantai.

Kemudian di kota Onagawa, Wali Kota Yoshiaki Suda menjelaskan strategi tata ulang wilayah yang terdampak tsunami.

Di wilayah paling rawan atau merah, dilarang didirikan bangunan sama sekali. Untuk kategori kedua, bangunan yang ada hanya untuk bisnis bukan hunian. Kemudian ada wilayah rawan yang boleh dibangun hunian, tetapi harus di lantai dua, sementara lantai satu untuk garasi atau dikosongkan.

Pemetaan zona rawan bencana ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sangat cermat oleh para pakar di bidangnya.

Pertemuan delegasi Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) membahas rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca-bencana alam di Tokyo, 27 April 2019.

Setelah kunjungan lapangan ini, pemantapan dilakukan lewat diskusi-diskusi ruangan bersama para pakar Jepang, banyak di antaranya sudah terjun dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah dan melakukan penelitian di sana.

Selain pakar tsunami Imamura, ada juga Profesor Kenji Ishihara dan Profesor Takaji Kokusho yang merupakan pakar geologi untuk meneliti penyebab likuefaksi di Sulteng. Dari delegasi Indonesia, terdapat Profesor Masyhur Irsyam dari Institut Teknologi Bandung.

Kunjungan dan diskusi "knowledge sharing" ini diinisiasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tantangan di Indonesia
Upaya rehabilitasi dan mitigasi bencana di Sulteng langsung terkendala begitu dilakukan penetapan zona rawan bencana (ZRB). Berdasarkan ZRB ini, pemukiman yang berada di area merah atau paling rawan bencana harus dipindahkan.

Ini merupakan perkara yang sangat rumit, karena pemilik lahan menuntut kepastian ganti rugi, atau gampang mendapat pengaruh dari pihak lain untuk menolak relokasi.

"Bisa saja setelah mereka menyatakan bersedia dipindahkan, semalam kemudian mereka berubah pikiran," kata Wali Kota Palu Hidayat.

"Apalagi pada 2020 nanti akan ada pemilihan wali kota lagi di Palu. Jadi banyak politikus yang bermain-main di sini."

Selain itu ada kendala lain dalam penetapan ZRB di Sulteng, yaitu beragamnya jenis bencana alam yang melanda wilayah tersebut pada September 2018, dan lokasi bencana yang terpencar-pencar, kata Reny Windyawati, Direktur Tata Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Karena di Sulteng ini kan tidak hanya tsunami, tetapi juga terjadi gempa bumi, likuefaksi, dan longsor," kata Reny kepada Beritasatu.com.

Pembuatan ZRB di Sulteng tidak semudah di Jepang, di mana area rawan bencana cukup ditarik dari garis pantai hingga batas air tsunami di darat. Di Sulteng, lokasi bencana likuefaksi, gempa, longsor, dan tsunami terpisah di banyak tempat.

Secara kultur, rakyat Jepang patuh pada pimpinan mereka. "Kalau di Indonesia, beda ukuran tanah 20 meter saja pasti jadi masalah," kata Reny.

Namun demikian, menurut dokumen yang diterima Beritasatu.com, penetapan peta ZRB itu akhirnya disahkan dengan 11 tanda tangan pejabat terkait, termasuk empat menteri, dua kepala lembaga, satu gubernur, satu ketua DPRD, satu wali kota, dan dua bupati

Di situ disebutkan bahwa untuk zona merah, dilarang mendirikan bangunan baru, sedangkan bangunan lama direkomendasikan untuk dipindahkan.

Kendala lain adalah kurang cepatnya pengambilan keputusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Tim Teknis Sulteng Patta Tope mengatakan rencana aksi sudah cukup lama dirampungkan, dan bahkan anggaran juga sudah diajukan, tetapi belum ada jawaban dari pemerintah pusat.

"Usulan daerah belum terakomodir di kementerian, itu sebetulnya kendala yang paling utama," kata Patta, yang belum lama berselang menjabat sebagai Kepala Bappeda Sulteng.

Masalah lainnya adalah lambatnya bantuan yang turun dari pusat, seperti jaminan hidup dan uang santunan duka untuk korban bencana atau keluarganya.

"Tapi ini bisa kita maklumi ya, karena misalnya untuk memberi santunan kita harus pastikan siapa ahli warisnya. Kalau satu keluarga meninggal, kita harus cari tahu siapa ahli waris lainnya," kata Patta.

"Yang paling kita butuhkan adalah tindak lanjut dari rencana aksi yang kami buat, yang mengacu pada rencana induk Bappenas. Gambaran kasarnya total kerugian Rp 23 triliun, kita butuh Rp 36 triliun karena kan harus bangun jalan yang rusak, jadi pasti naik."

Dihubungi terpisah, pejabat Bappenas Velix Wanggai mengatakan masalah ini akan dituntaskan dalam waktu dekat.

"Kami akan menggelar pertemuan awal Mei nanti, semuanya akan dibahas dan diputuskan," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com