Kasus Adelina, Komnas Perempuan Desak Pemerintah RI Banding

Kasus Adelina, Komnas Perempuan Desak Pemerintah RI Banding
Ambika (kedua dari kanan) dan putrinya Jayavartiny dibawa ke pengadilan Malaysia, Rabu (21/2). Ambika dituduh penyebab kematian Adelina, warga Indonesia. ( Foto: The Star )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Minggu, 28 April 2019 | 15:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan keprihatinannya atas keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang membebaskan pelaku kekerasan dan berujung kematian terhadap Adelina Sau, pekerja rumah tangga migran (PRT migran) asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pemerintah Indonesia harus mendesak kepada Jaksa Penuntut (Deputy Public Persecutor) untuk mengajukan banding atau appeal (yang waktunya hanya dibatasi 14 hari)," kata Komisioner Komnas Perempuan, Thaufiek Zulbahary, dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Minggu (28/4/2019).

Thaufiek Zulbahary mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang membebaskan terdakwa pelaku yaitu R Jayavartiniy (32) dan S.Ambika (59) adalah putusan yang menodai rasa keadilan bagi Adelina, keluarga, pekerja migran Indonesia, dan bangsa Indonesia.

"Komnas Perempuan mengkhawatirkan putusan bebas kepada pelaku, membawa preseden buruk untuk menyuburkan impunitas para pelaku yang mengancam jaminan perlindungan dan keadilan bagi buruh migran," kata Thaufiek Zulbahary.

Untuk itu, Komnas Peremuan meminta menelusuri lebih jauh tentang dimensi fair trial antara lain apakah peradilan sudah menghadirkan bukti yang memadai dan saksi kunci independen, bebas dari tekanan, dan proses peradilan yang memperhatikan relasi kuasa antara pihak pelaku maupun saksi. "Selain itu, memperjuangkan hak korban Adelina dan keluarganya, atas hak pemulihan termasuk kompensasi bagi keluarga," kata Thaufiek Zulbahary.

Komnas Perempuan, kata Thaufiek Zulbahary juga mendorong organisasi migran, CSO regional, NHRI di ASEAN untuk membuat pelaporan tentang pelanggaran hak asasi migran yang akan diserahkan ke mekanisme HAM PBB.

"Mendorong mekanisme regional baik AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children), ACMW (ASEAN Committee on Migrant Workers) untuk melakukan langkah sistemik memberi perlindungan khususnya mencegah impunitas pelaku kejahatan kepada buruh migran perempuan," kata Thaufiek Zulbahary.

Diketahui, Adelina Sau (21), PRT migran asal Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), NTT yang bekerja di Malaysia meninggal di Hospital Bukit Mertajam, Penang pada 11 Februari 2018. Dari keterangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kematiannya diduga akibat disiksa oleh majikannya. Kasus kematian Adelina merupakan dampak lemahnya perlindungan dua negara (baik Indonesia maupun Malaysia) terhadap PRT migran yang bekerja di ruang domestik, yang juga rentan sebagai korban perdagangan orang.

Malaysia adalah negara tujuan pekerja migran Indonesia dengan kasus kematian TKI tertinggi, dibandingkan negara tujuan lain di seluruh dunia. Data BNP2TKI menunjukan bahwa selama tahun 2017 tercatat 217 kasus kematian pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 69 kasus (32 persen) terjadi di Malaysia.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com