Jabat Presiden DK PBB, Indonesia Angkat Isu Pasukan Perdamaian

Jabat Presiden DK PBB, Indonesia Angkat Isu Pasukan Perdamaian
Para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda United Nations Interim Forces In Lebanon (Konga UNIFIL) 2018 berfoto bersama setelah menerima Penghargaan UN Medal yang digelar dalam suatu upacara militer “Medal Parade” di Markas Indobatt UNP 7-1 Adshit AlQusayr, Lebanon Selatan, Kamis, 4 Oktober 2018. ( Foto: Istimewa / Puspen TNI )
Natasia Christy Wahyuni / FMB Kamis, 2 Mei 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia mendapat kesempatan untuk menjabat Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) selama satu bulan mulai tanggal 1 Mei 2019. Dalam presidensinya, Indonesia ingin mengangkat peran dari operasi pasukan perdamaian (peacekeeping operations/PKO) lewat tema "Investing in Peace" (Menabur Benih Perdamaian).

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan tema utama Indonesia dalam presidensi ini menjadi dasar berbagai acara utama Indonesia di DK PBB selama sebulan. Menurutnya, pemilihan isu PKO sangat erat kaitannya dengan pengakuan dunia atas mandat sekaligus sumbangan Indonesia kepada dunia internasional.

"Kita saat ini memiliki 3.080 personel PKO, atau peringkat kedelapan dari 124 negara pengirim pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian perempuan kita mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yaitu berjumlah 106 orang. Inilah kekuatan mandat Indonesia yang ingin kita sampaikan kepada dunia," kata Febrian dalam konferensi pers di Kantin Diplomasi Kemlu, Jakarta, Kamis (2/5/22019).

Febrian mengatakan Indonesia ingin menyampaikan tentang perlunya kontribusi besar dalam bentuk investasi untuk mengirimkan PKO yang berkualitas. Peran PKO juga semakin penting melihat konflik dan peperangan yang masih terus terjadi di dunia.

"Kalau kita bicara peacekeeping, bukan hanya statistik, tapi ada upaya, kontribusi besar dalam bentuk investasi. Kita harus siapkan personelnya dan kemampuannya," ujar Febrian.

Menurutnya, Indonesia secara serius menyiapkan pasukan perdamaian yang memenuhi standar kemampuan dan kredibilitas. Para calon pasukan perdamaian Indonesia atau disebut sebagai Kontingen Garuda, dilatih secara khusus selama 6 bulan sampai satu tahun di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau (PMPP TNI) yang terletak di Sentul, Jawa Barat.

Febrian mengatakan sebagian besar kegagalan misi perdamaian PBB tampaknya karena minimnya kemampuan pasukan yang dikirim. Jika tidak memenuhi standar, maka bukan hanya misi PBB yang akan terpengaruh tetapi juga keselamatan pasukan perdamaian itu sendiri.

"Ini supaya ada pemahaman dari negara-negara PBB lain bahwa bukan investasi kecil. Jadi ada kesepahaman dari negara-negara anggota DK agar meningkatkan investasi bersama, tidak bisa dari Indonesia saja. Jadi kita ingin punya kemitraan," kata Febrian.

Dia menambahkan Indonesia memiliki lima agenda utama dalam presidensi DK PBB di Markas PBB, New York, AS selama Mei 2019. Pertama, Open Debate (Debat Terbuka) on "Investing in Peace: Improving Safety and Security of UN Peacekeeping" pada 7 Mei 2019. Kedua, Open Debate on "Protection of Civilians in Armed Conflict" pada 23 Mei 2019.

Ketiga, diskusi informal "Arria Formula" mengenai Palestina pada 9 Mei 2019. Keempat, pameran foto "Investing in Peace" pada 6-17 Mei 2019. Kelima, sebagai penutupan, resepsi diplomatik dan pertunjukan budaya Indonesia pada 30 Mei 2019.



Sumber: Suara Pembaruan