Menlu Pimpin Pertemuan DK PBB Terkait Situasi Timur Tengah

Menlu Pimpin Pertemuan DK PBB Terkait Situasi Timur Tengah
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) tentang situasi Timur Tengah di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (22/5/2019). ( Foto: Kemlu RI / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Jumat, 24 Mei 2019 | 09:06 WIB

New York, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berada di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat (AS), untuk memimpin pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Timur Tengah, Rabu (22/5). Pertemuan bertajuk "Briefing tentang Timur Tengah" itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.

"Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina," kata Retno dalam kapasitasnya sebagai pemimpin DK PBB bulan Mei 2019, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/5).

Briefing ini dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan. Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Komisioner Umum Badan Pengungsi PBB untuk Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Pierre Krähenbühl.

Dalam pertemuan itu, situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menlu Retno menyampaikan sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukannya semakin membaik, tapi memburuk.

Pada Mei lalu, terjadinya kekerasan baru dan penutupan sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron. Selain itu, terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina yang memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Retno menyatakan ada tiga hal penting terkait isu Palestina yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.

Banyak Pelanggaran

Retno mengungkapkan laporan komisi independen awal tahun ini menunjukkan banyaknya pelanggaran HAM termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kesehatan di Palestina. Situasi itu memperlihatkan semakin pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina.

Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting.

Retno mengungkapkan apresiasinya atas berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.

Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.

"Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain solusi dua negara," kata Retno.

Selain isu Palestina, Retno juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan memengaruhi situasi keamanan global.

Briefing tentang situasi di Timur Tengah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap proses perdamaian di Timur Tengah. Isu Palestina sendiri merupakan salah satu isu prioritas selama keanggotaan Indonesia di DK PBB, perjuangan rakyat Palestina selalu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan