Tiongkok Siapkan Pelarangan Ekspor Mineral Langka ke AS

Tiongkok Siapkan Pelarangan Ekspor Mineral Langka ke AS
Kapal kontainer tampak merapat di Pelabuhan Oakland pada 13 Mei 2019, di Oakland, California. Tiongkok membalas tarif pajak Presiden AS Donald Trump atas barang Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat. ( Foto: AFP / Justin Sullivan )
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 6 Juni 2019 | 15:31 WIB

Beijing, Beritasatu.com - Pemerintah Tiongkok nampaknya terus mencari cara yang setimpal dalam membalas tindakan Amerika Serikat (AS) dalam sengketa perang dagang kedua negara, yang disinyalir telah berimbas kepada perekonomian global.

Saat AS memutuskan untuk melarang penggunaan telpon pintar buatan perusahaan raksasa Tiongkok, Huawei, dengan alasan keamanan nasional, Tiongkok tengah mempertimbangkan untuk melarang ekspor bahan tambang atau mineral langka yang disebut rare earth ke AS.

Tiongkok sendiri merupakan pemasok terbesar bahan mineral langka atau rare earth, yang sangat diperlukan dalam pembuatan telpon pintar, komputer dan baterai mobil listrik.

Menteri perdagangan AS, Wilbur Ross, mengatakan, pihaknya akan mengambil 'langkah-langkah drastis' untuk menjamin AS tidak akan kekurangan bahan mineral tersebut, jika Tiongkok benar-benar merealisasikan rencananya.

Departemen Perdagangan AS, Selasa (4/6/2019) kemarin, merilis laporan tentang perintah eksekutif Presiden Trump yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan AS atas impor bahan-bahan penting seperti uranium, titanium dan bahan mineral langka atau rare earth.

Rencana Tiongkok untuk menghentikan ekspor bahan penting itu ke AS, tentunya akan berimbas dan mempengaruhi kinerja banyak perusahaan teknologi AS. Hal ini dinilai sepadan dengan upaya AS dalam melumpuhkan Huawei.

Pakar ekonomi pada bank pemerintah Tiongkok, Liao Qun, menyatakan, walaupun Tiongkok belum memutuskan secara resmi langkah pelarangan ekspor tersebut, kondisinya dapat berubah dengan cepat jika Presiden Trump kembai mengenakan tarif impor lain atas produk Tiongkok.



Sumber: Reuters, VOA