Duterte Tolak Desakan Penyelidikan Pelanggaran HAM

Duterte Tolak Desakan Penyelidikan Pelanggaran HAM
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ( Foto: AFP )
Natasia Christy Wahyuni / FER Sabtu, 8 Juni 2019 | 16:58 WIB

Manila, Beritasatu.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, Sabtu (8/6/2019), menolak seruan untuk penyelidikan independen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negaranya. Duterte menuding ide itu sebagai intervensi atas persoalan di Asia.

Para pakar HAM pada Jumat (7/6/2019), mendesak Dewan HAM PBB untuk mengungkap jumlah mengejutkan atas kematian yang tidak sah dan pembunuhan oleh polisi dalam konteks yang disebut sebagai perang melawan narkoba, serta pembunuhan para pembela HAM.

Duterte sendiri telah mengawasi kekerasan narkotika oleh kepolisian dengan korban tewas mencapai lebih dari 5.300 orang terduga pengedar dan pemakai narkoba.

Sejak terpilih sebagai presiden tiga tahun lalu, Duterte gencar melakukan kampanye melawan narkoba. Kelompok-kelompok HAM menyebut jumlah kematian sebenarnya setidaknya tiga kali lebih tinggi.

"Seruan terakhir oleh 11 pelapor khusus PBB untuk penyelidikan internasional Filipina bukan hanya tantangan intelektual tapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina,” kata juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo.

Panelo menuding para pakar PBB 'menjajakan' pengulangan fakta yang bias dan benar-benar salah, bercampur dengan tuduhan jahat terhadap otoritas yang dibentuk. Panelo juga menyebut orang-orang yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang dan rekam jejak HAM atas presiden telah sangat ditolak oleh pemilih Filipina.

Dalam jajak pendapat jangka menengah bulan lalu, yang digelar saat setengah masa jabatan enam tahun Duterte, menunjukkan sekutu-sekutu presiden mengambil alih baik Senat maupun DPR.

Ke-11 pakar PBB yang bersifat independen dan bukan berbicara atas nama PBB, termasuk diantaranya pelapor khusus atas ringkasan atau eksekusi di luar proses hukum, Agnes Callamard.

Duterte sempat mengungkapkan kemarahan kepada Callamard ketika dia mendesak dihentikannya pembunuhan di dalam perang narkoba Filipina pada 2016.

Perang narkoba Duterte adalah inisiatif dari kebijakan khasnya dan dipertahankan secara membabi buta khususnya dari para pengkritik internasional dan institusi-institusi yang disebutnya tidak peduli tentang Filipina. Para pengkritik menuding tindakan itu sebagai perang terhadap orang miskin untuk menyuburkan impunitas dan ketiadaan hukum di negara itu.



Sumber: Suara Pembaruan