Parlemen dan Presiden Sri Lanka Berselisih atas Penyelidikan Teror Bom Paskah

Parlemen dan Presiden Sri Lanka Berselisih atas Penyelidikan Teror Bom Paskah
Tentara Sri Lanka berjaga-jaga di pos pemeriksaan di Kota Kolombo, pada 25 Mei 2019, selama operasi penjagaan terkait “keadaan darurat” pascabom Paskah di sejumlah gereja pada 21 April 2019. ( Foto: AFP / LAKRUWAN WANNIARACHCHI )
Natasia Christy Wahyuni / FMB Senin, 10 Juni 2019 | 14:15 WIB

Kolombo, Sri Lanka, Beritasatu.com - Parlemen Sri Lanka pada Minggu (9/6/2019), memperingatkan Presiden Maithripala Sirisena agar tidak menghentikan penyelidikan kontrovesial mengenai penyimpangan keamanan sebelum terjadinya teror bom bunuh diri pada Paskah April lalu. Peringatan itu muncul setelah Sirisena menyatakan tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan parlemen, serta tidak mengizinkan pejabat pertahanan atau polisi untuk bersaksi di depan komite penyelidikan (PSC).

Presiden menyerukan pertemuan darurat kabinet pada Jumat (7/8/2019) untuk menentang penyelidikan parlemen terkait serangan tanggal 21 April 2019 yang menewaskan 258 orang, termasuk 45 warga asing dan melukai hampir 500 orang.

“Setiap pejabat publik yang dipanggil oleh PSC wajib untuk memberikan bukti,” kata ketua parlemen, Karu Jayasuriya, melawan Sirisena lewat dua halaman tanggapan kerasnya.

“Para pejabat sepenuhnya menyadari konsekuensi serius jika gagal merespon (PSC),” tambahnya.

Para pejabat di kantor ketua parlemen menyatakan Jayasuriya sudah memberikan kejelasan kepada Sirisena bahwa dirinya tidak akan membubarkan PSC dan akan meneruskan sesi dengar publik.

Penolakan Sirisena muncul setelah bukti di hadapan komite terpilih parlemen membuatnya berada di bawah lampu sorot yang buruk. Sirisena dianggap gagal bertindak atas peringatan dini terhadap serangan bom Paskah lalu.

Pada Sabtu (8/6/2019), kantor Sirisena menyatakan telah memecat ketua intelijen nasional Sisira Mendis yang bersaksi bahwa serangan mengerikan terhadap tiga gereja dan tiga hotel mewah itu, seharusnya bisa dihindari. Kantor Sirisena tidak memberikan alasan atas pemecatan mendadak Mendis. Saat setengah jalan dari kesaksian Mendis, siaran langsung televisi dihentikan atas perintah presiden.

Sirisena menegaskan kepada para petinggi polisi bahwa dia tidak akan mengizinkan polisi, militer, dan anggota intelijen untuk bersaksi. Namun, sumber-sumber senior Kementerian Pertahanan, sesuai peringatan ketua parlemen, mengak akan tetap bekerja sama dengan komite investigasi parlemen.

Menteri pertahanan dan kepala polisi Sri Lanka menuding Sirisena, yang juga merangkap menteri pertahanan, tdak mengikuti protokol yang tepat dalam menangani peringatan khusus dari badan intelijen India.

India telah membagi informasi detil terkait target dan metode serangan sebagai peringatan dini pada 4 April 2019 atau 2,5 minggu sebelum serangan bom. Namun, informasi dari jihadis yang ditahan oleh India itu, tidak digubris oleh otoritas Sri Lanka. Bom Sri Lanka sendiri diklaim dilakukan oleh Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).



Sumber: AFP