Terapkan Hukuman Mati, Presiden Sri Lanka Tolak Imbauan PBB

Terapkan Hukuman Mati, Presiden Sri Lanka Tolak Imbauan PBB
Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena (kedua dari kanan) berjalan melewati kokain yang siap dimusnahkan di bawah pengawasan pengadilan di pinggiran kota Kolombo pada 1 April 2019. ( Foto: AFP / Dokumentasi )
Unggul Wirawan / WIR Selasa, 2 Juli 2019 | 21:53 WIB

Kolombo, Beritasatu.com- Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena mengatakan pada Senin (1/7), ia telah menolak permohonan telepon oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Sirisena diminta untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan hukuman mati setelah 43 tahun.

"Saya mengatakan kepada Sekretaris Jenderal bahwa saya ingin menyelamatkan negara saya dari narkoba," ujar Maithripala Sirisena mengatakan pada pertemuan di Kolombo untuk menandai gerakan anti-narkotika.

“Dia menelepon saya minggu lalu tak lama setelah saya menandatangani empat surat perintah hukuman mati. Saya mengatakan kepadanya untuk mengizinkan saya membasmi ancaman narkoba,” tambah Sirisena.

Sebelumnya, Sirisena mengatakan bahwa ia telah menandatangani surat hukuman mati untuk empat pelanggar narkoba. Tetapi dia tidak menyebutkan nama mereka atau mengatakan kapan dan di mana eksekusi akan dilakukan.

Sirisena menuduh Uni Eropa (UE) mencampuri urusan dalam negerinya, dengan mengatakan bahwa para diplomat UE telah mengancamnya dengan tarif jika Sri Lanka meneruskan eksekusi.

“Uni Eropa mengatakan kepada saya bahwa mereka akan menarik GSP Plus (konsesi tarif) jika saya melanjutkan. Ini mengganggu kedaulatan dan kemerdekaan negara kita. Itu tidak bisa diterima,” katanya.

Sirisena juga mengabaikan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan organisasi non-pemerintah yang mengkritik sikapnya.



Sumber: Suara Pembaruan