PBB Setujui Resolusi Perang Narkoba Duterte

PBB Setujui Resolusi Perang Narkoba Duterte
Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara atas kasus penembakan seorang yang diduga pengguna narkoba oleh orang tak dikenal di Manila, Filipina, 28 Agustus 2016 lalu. Lebih dari 2000 orang tewas menyusul kebijakan Presiden Duterte dalam memberantas narkoba sejak dua bulan terakhir di Filipina. ( Foto: AFP/Noel Celis )
Jeanny Aipassa / WIR Jumat, 12 Juli 2019 | 17:41 WIB

Jenewa, Beritasatu.com- Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (11/7), menyetujuin resolusi untuk kajian internasional menyeluruh terhadap program perang narkoba yang diluncurkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

Resolusi itu disetujui melalui proses pemungutan suara (voting) dengan selisih tipis, yakni 18 negara anggota Dewan HAM PBB menyatakan setuju, 14 negara menolak dan 15 negara abstain. Dewan HA PBB beranggotakan 47 negara.

Pekan lalu, Islandia mengusulkan draf resolusi atas program perang narkoba yang diluncurkan Presiden Duterte, karena diklaim sarat dengan pelanggaran HAM dan telah menewaskan lebih dari 20.000 orang yang dieksekusi langsung tanpa proses peradilan.

Program perang narkoba yang diluncurkan Durerte sejak memerintah tiga tahun lalu, telah menyebabkan pembantaian terhadap para tersangka hampir setiap malam oleh polisi dan pasukan khusus yang dibentuk untuk operasi itu.

Resolusi ini menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, agar menyiapkan sebuah “laporan tertulis menyeluruh tentang situasi HAM di Filipina,” dalam kurun satu tahun ke depan.

Awalnya resolusi tersebut mengusulkan agar resolusi PBB merekomendasikan “penyelidikan resmi” terhadap program perang narkoba yang diluncurkan Duterte.

Namun kemudian narasinya diubah menjadi hanya menyerukan penerbitan “laporan tertulis” tentang situasi HAM di Filipina terkait program itu, guna meraih dukungan mayoritas.



Sumber: Suara Pembaruan