Pakistan Kecam Tindakan India Atas Kashmir

Pakistan Kecam Tindakan India Atas Kashmir
Para pengunjuk rasa membakar poster-poster yang menampilkan gambar Perdana Menteri India Narendra Modi selama protes di Quetta, Pakistan, Selasa (6/8/2019), sehari setelah India melucuti wilayah Kashmir yang disengketakan dalam otonomi khusus. ( Foto: AFP / BANARAS KHAN )
Unggul Wirawan / WIR Rabu, 7 Agustus 2019 | 08:39 WIB

Islamabad, Beritasatu.com- Pakistan mengutuk tindakan India yang menghapuskan status khusus Kashmir sebagai aksi "ilegal" pada Senin (5/8). Pakistan bersikeras Kashmir adalah wilayah sengketa yang diakui secara internasional.

Keputusan New Delhi yang menghapus Kashmir dari otonomi khusus yang telah dinikmati selama tujuh dekade juga memicu protes kecil di seluruh Pakistan, yang mengelola bagian dari wilayah Himalaya.

“Tidak ada langkah sepihak oleh Pemerintah India yang dapat mengubah status yang disengketakan ini. Sebagai pihak dalam perselisihan internasional ini, Pakistan akan menggunakan semua opsi yang mungkin untuk melawan langkah-langkah ilegal,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan.

Kashmir telah dibagi antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan kedua negara pada tahun 1947.

Selama tiga dekade, sebagian Kashmir yang dikelola India adalah satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di negara itu. Kashmir telah berada dalam cengkeraman pemberontakan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menambahkan, langkah India yang sangat ditolak dan dikutuk Islamabad, tidak akan pernah diterima oleh rakyat Jammu, Kashmir dan Pakistan.

“Pakistan menegaskan kembali komitmennya yang tetap pada penyebab Kashmir dan dukungan politik, diplomatik, dan moralnya kepada rakyat Jammu dan Kashmir yang diduduki untuk merealisasikan hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri,” kata pernyataan itu.

Kantor Luar Negeri Pakistan telah memanggil komisaris tinggi India untuk memprotes langkah India. Baik Perdana Menteri Imran Khan maupun militer Pakistan yang kuat tidak mengeluarkan pernyataan apa pun yang secara langsung mengutuk tindakan tersebut.

Tetapi kantor perdana menteri Pakistan menyatakan Khan telah menelepon Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memperingatkan bahwa keputusan itu dapat memiliki "implikasi serius" bagi keamanan regional dan jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.



Sumber: Suara Pembaruan