Korea dan Jepang Juga Terlibat Perang Dagang

Korea dan Jepang Juga Terlibat Perang Dagang
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Heru Andriyanto / HA Senin, 12 Agustus 2019 | 17:11 WIB

Seoul, Beritasatu.com - Korea Selatan dan Jepang terlibat perang dagang setelah mereka saling mengeluarkan tetangganya dari daftar mitra dagang terpercaya atau trusted trading partners.

Pada Senin (12/8/2019), Korsel melakukan tindakan tersebut, sebagai balasan atas keputusan serupa yang diambil Jepang awal bulan ini.

Presiden Korsel Moon Jae-in menyebut tindakan Jepang itu sangat serius sehingga perlu diambil tindakan balasan.

Sebelumnya, Tokyo menerapkan pembatasan ketat atas ekspor perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Samsung. Kebijakan ini juga bukan tanpa alasan, dan juga bisa disebut aksi pembalasan.

Pasalnya, sebelum itu pengadilan di Korsel memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi atas kerja paksa yang terjadi pada Perang Dunia II.

Tak pelak, rentetan peristiwa ini menjerumuskan dua negara Asia Timur tersebut ke dalam perang dagang yang sengit.

Dalam pertemuan dengan para pembantu terdekatnya, Senin, Presiden Moon mengungkit era kolonisasi Jepang di Semenanjung Korea pada paruh pertama abad ke-20 untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah ini.

"Sebagai korban penderitaan luar biasa akibat imperialisme Jepang di masa lalu, kami tidak punya pilihan kecuali mengambil sikap sangat serius atas aksi pembalasan ekonomi oleh Jepang itu," kata Moon.

"Terlebih lagi, pembalasan ekonomi itu tidak berdasar dan punya akar masalah historis," imbuhnya.

Jepang berkeras kebijakan yang diambilnya lebih didasarkan pada alasan keamanan nasional.

Daftar mitra dagang Korsel terdiri dari dua kelompok, yaitu empat negara teratas yang tergabung dalam perjanjian pengendalian ekspor, dan kelompok kedua adalah negara-negara di luar itu.

Namun, Kementerian Perdagangan Korsel kemudian menambahkan kategori baru yaitu negara yang masuk kategori pertama "tetapi menjalankan kendali ekspor yang melanggar norma-norma internasional". Jepang adalah satu-satunya negara yang masuk kategori ketiga ini.

"Karena susah untuk bekerja sama dengan sebuah negara yang berulang kali melanggar aturan mendasar, maka kami perlu sistem pengendalian ekspor yang bisa mengatasi ini," kata Menteri Perdagangan Korsel Sung Yun-mo.

Dia tidak mencontohkan pelanggaran apa yang telah dilakukan Jepang.

Revisi ini akan diberlakukan pada September, tetapi pemerintah tetap membuka diri untuk negosiasi dengan Tokyo, ujarnya.

Jepang sendiri bisa mencari pemasok lain untuk barang-barang yang selama ini dibeli dari Korsel, kata seorang pejabat pemerintah Jepang.

"Kami bisa mengimpor dari Taiwan. Hanya sedikit item yang tidak bisa digantikan," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu kepada Yomiuri Shimbun.

Di bawah regulasi baru yang dikeluarkan Jepang, perusahaan-perusahaan Korsel harus menyampaikan lima dokumen -- dari sebelumnya tiga -- untuk mendapat persetujuan Jepang bagi ekspor produk-produk sensitif. Proses ini bisa memakan waktu 15 hari.



Sumber: AFP