Pakistan Bawa Sengketa Kashmir ke Pengadilan Internasional

Pakistan Bawa Sengketa Kashmir ke Pengadilan Internasional
Petugas keamanan menghentikan satu bajaj untuk diinterogasi saat terjadi penutupan di Srinagar, Senin (12/8/2019). Pasukan India melakukan pembatasan ketat terhadap masjid-masjid di Kashmir untuk festival Idul Adha. ( Foto: AFP / Tauseef MUSTAFA )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 21 Agustus 2019 | 21:28 WIB

Islamabad, Beritasatu.com Pakistan menyatakan akan membawa keputusan terbaru India untuk menghapuskan otonomi di wilayah Kashmir, ke Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Court of Justice (ICC). Diplomat tinggi Pakistan menyatakan kasus itu berpusat pada pelanggaran hak asasi manusia oleh India di lembah pegunungan Himalaya itu.

“Kami telah memutuskan untuk membawa kasus Kashmir ke ICC. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan semua aspek hukum,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi, Selasa (20/8).

Pada 6 Agustus 2019, Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan kepada parlemen, menyatakan sedang mempertimbangkan untuk membawa masalah itu ke forum dan organisasi internasional.

“Kami akan melawan di setiap forum. Kami sedang memikirkan bagaimana kami bisa membawanya ke Pengadilan Internasional ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB),” kata Khan.

India membatalkan status khusus Kashmir pada 5 Agustus 2019. New Delhi mengklaim keputusan itu dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi Kashmir dan menghentikan terorisme.

Sebagai respons, Pakistan mengusir duta besar India, menangguhkan perdagangan bilateral, dan menunda layanan transportasi lintas batas. Sebanyak 15 anggota DK PBB menggelar pertemuan tertutup terkait permintaan Tiongkok dan Pakistan pada 16 Agustus 2019.

Setelah keputusan untuk menghapuskan otonomi Kashmir, otoritas India juga memberlakukan pembatasan keamanan di kawasan itu.

India mengerahkan tambahan ribuan pasukan ke Kashmir, memberlakukan jam malam ketat, memutuskan layanan telekomunikasi dan internet, serta menangkap para pemimpin politik dan tokoh kampanye pro-kemerdekaan. Namun, India membantah melakukan pelanggaran HAM di Kashm



Sumber: Suara Pembaruan