DPR Pertanyakan Diplomasi Isu Papua, Menlu Minta Pembahasan Tertutup

DPR Pertanyakan Diplomasi Isu Papua, Menlu Minta Pembahasan Tertutup
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima perwakilan tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 September 2019. ( Foto: Istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 11 September 2019 | 19:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Isu Papua menjadi topik yang diangkat hampir seluruh anggota DPR dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Kemlu, Rabu (11/9).

Sebagian besar anggota DPR merasa khawatir dengan upaya tokoh separatis Papua, Benny Wenda, untuk membawa persoalan Papua ke tingkat internasional.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra, meminta penjelasan menlu terkait langkah-langkah diplomasi Indonesia untuk menekan, memperlemah, atau meminimalisasi upaya-upaya luar negeri yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia menegaskan kunci persoalan Papua terletak pada dukungan luar negeri atas kekuatan politik dan kekuatan bersenjata dari OPM.

“Kalau dua kekuatan ini bisa kita lemahkan isu OPM akan turun dengan sendirinya. Mereka tidak bisa lagi mengatakan kami separatis, tapi (dianggap) pemberontak,” kata Supiadin.

Supiadin, yang merupakan purnawirawan mayor jenderal TNI, menambahkan tugas pemerintah khususnya TNI dan Polri adalah melumpuhkan kekuatan bersenjata Papua.

Sedangkan, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Evita Nursanty mendesak menlu untuk menghentikan propaganda Benny Wenda di luar negeri. Menurutnya, pemerintah harus menyampaikan fakta dan data terkait kedaulatan Indonesia atas Papua.

Sulit Didukung

Senada dengan itu, Effendi Muara Sakti Simbolon dari Fraksi PDIP menyatakan pernyataan menlu di luar negeri tanpa diikuti perbaikan di dalam negeri, akan sulit mendapat dukungan.

“Saya agak pesimis, mungkin suatu saat, mudah-mudahan ini tidak terjadi, isu Papua mungkin akan menyalip isu Palestina,” kata Effendi merujuk pada harapan rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan dari Israel.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menyampaikan pendekatan berbeda. Martin meminta pejabat pemerintah untuk berusaha memahami situasi dan keinginan warga Papua. Menurutnya, proyek-proyek pembangunan kepada warga Papua belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi mereka yang sudah terpinggirkan atau terlupakan sejak lama.

“Apa kita mengerti soal Papua. Apa yang ada di hati mereka, apa kita mengerti padahal mereka sudah berada di Indonesia selama 50 tahun lebih,” katanya.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi meminta agar pembahasan terkait Papua dilakukan secara tertutup. Dalam raker tersebut, wartawan dan pihak-pihak yang tidak terkait diminta keluar saat menlu bersama jajarannya dan Komisi I DPR melakukan pendalaman.



Sumber: Suara Pembaruan