Polisi India Tangkap 4.000 Orang di Khasmir

Polisi India Tangkap 4.000 Orang di Khasmir
Polisi India di wilayah Kathua, Khasmir, menunjukkan tiga anggota militan yang ditangkap dan senjata mereka yang disita, Kamis (12/9/2019). ( Foto: AFP )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Jumat, 13 September 2019 | 14:20 WIB

New Delhi, Beritasatu.com - Polisi India di wilayah Kashmir telah menangkap hampir 4.000 orang, sejak Pemerintah India membatalkan status khusus negara bagian itu, pada Agustus 2019.

Dari laporan pemerintah per 6 September 2019, disebutkan 3.800 orang telah ditangkap, meskipun 2.600 orang diantaranya dilepaskan. Tidak jelas dasar penangkapan orang-orang itu, tapi pejabat India menyatakan mereka ditangkap berdasarkan Undang-undang Keselamatan Publik (PSA), yaitu hukum di Jammu dan Kashmir yang mengizinkan seseorang ditahan selama lebih dari dua tahun tanpa adanya tuduhan.

Pada Kamis (12/9/2019), polisi India menangkap tiga orang tersangka dari organisasi militan Pakistan, telah ditangkap karena mengirimkan senjata dan amunisi ke wilayah Kashmir. Polisi mencegat para pria itu pada Kamis pagi dan menyita dari mereka senapan serbu AK-56, dua senapan AK-47s, enam majalah, dan 180 peluru.

“Truk itu datang dari negara bagian India, Punjab, dan dalam perjalanan ke Kashmir. Kami menyelidiki dari mana tepatnya mereka mengambil amunisi itu,” kata petugas polisi, Shridhar Patil.

Polisi menyatakan para pria itu, seluruhnya warga Kashmir, terafiliasi dengan kelompok militan berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammed, yang melakukan bom bunuh diri pada Februari 2019 di Kashmir dengan korban tewas 40 pasukan India.

Ketegangan meningkat di Kashmir sejak India mencabut otonomi negara bagian itu. Kashmir sendiri terbagi dua menjadi milik India dan Pakistan sejak 1947.

Pemerintah India langsung mematikan jaringan telepon dan internet, serta mengirimkan puluhan ribu tentara untuk mempertahankan perdamaian di sana. Tambahan tentara itu bergabung dengan hampir setengah juta pasukan yang sudah berada di wilayah yang paling sarat militer di dunia.

Meskipun sejumlah pembatasan di Kashmir telah dilonggarkan, Pemerintah India tetap menahan para pemimpin politik Kashmir dan tidak mencabut pembatasan atas pergerakan dan komunikasi di sana.

Penasihat keamanan nasional India, akhir pekan lalu, menyatakan mayoritas warga Kashmir mendukung langkah itu kecuali kelompok “minoritas vokal” yang didukung oleh Pakistan.

Dia menyebut 230 militan telah siap menyusup ke Kashmir. Pada Rabu (11/9/2019), militan Kashmir yang terafiliasi dengan Laskhar-e-Taiba, telah tewas oleh pasukan keamanan.

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Michelle Bachelet, menyatakan keprihatinan atas dampak dari tindakan terbaru Pemerintah India atas situasi HAM warga Kashmir.

Di pihak lain, Kementerian Luar Negeri Pakistan mendesak PBB melakukan penyelidikan atas situasi itu yang disebut beresiko “genosida”. Namun, India membantahnya karena menganggap persoalan itu urusan dalam negeri.



Sumber: Suara Pembaruan/Reuters/AFP