Rohingya di Myanmar Masih Hadapi Ancaman Genosida

Rohingya di Myanmar Masih Hadapi Ancaman Genosida
Foto dokumentasi pada 25 April 2018 yang diambil di distrik Maungdaw, negara bagian Rakhine, Myanmar menunjukkan para pengungsi Rohingya berkumpul di belakang pagar kawat berduri di pemukiman sementara di zona perbatasan "tak bertuan" antara Myanmar dan Bangladesh. (Foto: AFP / Ye Aung THU)
Natasia Christy Wahyuni / WIR Selasa, 17 September 2019 | 20:42 WIB

Yangon, Beritasatu.com- Penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan warga Muslim Rohingya yang berada di Myanmar masih menghadapi ancaman serius genosida. Proses repatriasi (pemulangan kembali) yang masih diupayakan juga menjadi langkah yang mustahil.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan genosida sebagai pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Rohingya sendiri tidak diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar, melainkan disebut sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Misi pencari fakta ke Myanmar, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 2018, menyatakan operasi tentara pada 2017 sebagai genosida, serta menyerukan penuntutan terhadap para jenderal tinggi negara itu termasuk Panglima Militer Min Aung Hlaing.

Sekitar 740.000 warga Rohingya melarikan diri dari desa-desa mereka yang terbakar, melapor adanya pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan di kamp-kamp perbatasan pengungsi Bangladesh.

Dalam laporan yang memberatkan, tim PBB tersebut menyatakan 600.000 warga Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine State masih dalam kondisi memburuk dan menyedihkan.

“Myanmar terus menyembunyikan niat genosida dan Rohingya tetap berada di bawah resiko serius genosida,” sebut laporan final dari tim penyelidik atas Myanmar, Senin (16/9). Laporan itu akan dipresentasikan di Jenewa, Swiss, sebagai markas dari Komisi HAM PBB.

Sementara itu, Myanmar tetap membantah melakukan kesalahan, menghancurkan bukti, dan menolak penyelidikan efektif, serta membersihkan, mratakan, menyita, dan membangun di atas tanah tempat orang-orang Rohingya sebelumnya. Rohingya disebut hidup dalam situasi tidak manusiawi, serta lebih dari 40.000 bangunan telah dihancurkan dalam kekerasan militer tahun 2017.

Misi PBB itu mengaskan kembali seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membawa Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atau membentuk pengadilan seperti untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Misi itu mengaku memiliki daftar rahasia lebih dari 100 nama, termasuk para pejabat, yang diduga terlibat dalam genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, dan kejahatan perang, selain enam jenderal yang disebutkan secara terbuka tahun lalu.



Sumber: Suara Pembaruan