Malaysia Akan Paksa Perusahaan Atasi Karhutla

Malaysia Akan Paksa Perusahaan Atasi Karhutla
Wisatawan melihat cakrawala Kuala Lumpur, termasuk Menara Kembar Petronas, yang diselimuti kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (11/9/2019). ( Foto: AFP / Mohd RASFAN )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Kamis, 19 September 2019 | 14:49 WIB

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan rencana membuat undang-undang yang akan memaksa perusahaan Malaysia mengatasi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) miliknya, meskipun lokasinya di luar negeri.

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan Malaysia mungkin harus menyusun undang-undang untuk memaksa perusahaan-perusahaan asal Malaysia yang bergerak di bidang perkebunan, mengatasi kebakaran di lahan mereka di luar negeri.

Pernyataan Mahathir Mohammad disampaikan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya, menyatakan kebakaran hutan di Indonesia terlihat di beberapa kebun kelapa sawit yang dioperasikan setidaknya empat anak perusahaan dari Malaysia.

Menurut Mahathir, pihaknya akan menyerukan perusahaan-perusahaan itu untuk mengatasi kebakaran tersebut secara sukarela, atau Pemerintah Malaysia akan menggunakan undang-undang atau memaksa.

“Tentu saja, jika kita temukan mereka tidak mau mengambil tindakan, kita mungkin akan mengesahkan undang-undang yangakan membuat mereka bertanggung jawab untuk kebakaran di properti mereka, bahkan jika itu berada di luar Malaysia,” ujar Mahathir Mohammad, di Kuala Lumpur, Rabu (18/9/2019).

Malaysia sebelumnya mengecam Indonesia terkait kabut asap yang telah menganggu beberapa negara bagian Malaysia, antara lain Selangor. Pekan lalu, Menteri Lingkungan Malaysia, Yeo Bee Yin, mengatakan telah meminta Mahathir Mohammad menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keprihatinannya tentang kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Namun belakangan para pejabat tinggi Malaysia cenderung menahan diri dan tidak melempar kritik terhadap Indonesia, setelah beberapa pejabat senior Indonesia termasuk Menteri LHK, Siti Nurbaya, membantah tuduhan Malaysia.

Siti Nurbaya mengatakan, kabut asap bukan hanya berasal dari karhutla di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga dari kawasan hutan di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. PM Mahathir juga menyatakan belum menyurati Presiden Jokowi karena ingin melakukan penyelidikan internal terkait kabut asap di negaranya.

1200 Sekolah
Sementara itu, kabut asap yang memburuk membuat pemerintah Malaysia memutuskan menutup lebih dari 1.200 sekolah secara nasional, pada Rabu (18/9/2019).

Kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dinyatakan memburuk ke tingkat “sangat tidak sehat”, terutama di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia ke timur Sumatera.

Dua negara bagian yang terdampak paling parah adalah Selangor yang menutup 538 sekolah dan Sarawak yang menutup 337 sekolah. Ratusan sekolah di beberapa negara bagian lain di Semenanjung Malaysia juga terpengaruh. Pulau Kalimantan sendiri terbagi atas wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kualitas udara di Singapura juga dilaporkan memburuk ke tingkat “tidak sehat” dengan asap menggantung di atas negara kota itu sehingga memicu kekhawatiran akan pelaksanaan pertandingan F1. Penyelenggara F1 menyatakan kemungkinan asap masuk sebagai salah satu masalah dalam rencana darurat mereka untuk pertandingan hari Minggu (22/9/2019).

Pemerintah Indonesia menyatakan telah melakukan semua hal untuk memadamkan kebakaran. Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah yang mengalami kebakaran paling parah di Sumatera, Selasa (17/9/2019) dan menyebut telah melakukan segala upaya. Namun, kebakaran tahun ini diperparah karena cuaca kering. Para ahli meyakini sedikit kemungkinan bisa diatasi sampai mulai musim hujan pada Oktober mendatang.

Sumber : AFP/Reuters



Sumber: Suara Pembaruan