Indonesia Berkontribusi Signifikan dalam Perumusan Hukum Internasional

Indonesia Berkontribusi Signifikan dalam Perumusan Hukum Internasional
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Damos Dumoli Agusman. ( Foto: Suara Pembaruan / Natasia Christy Wahyuni )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia mempunyai kontribusi yang signifikan dalam perumusan hukum internasional, salah satunya menjadi pencetus dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). Konvensi itu, yang juga diratifikasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Indonesia juga berperan dalam membentuk norma dekolonialisasi lewat inisiatif Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Yang terbaru, Indonesia menjadi inisiator untuk penyusunan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (Wawasan ASEAN atas Indo-Pasifik).

“Waktu Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda, Indonesia diberi label pelanggar hukum internasional karena tiba-tiba menyatakan negara berasaskan kepulauan. Tapi Pak Mochtar (Mochtar Kusumaatmadja) datang dengan konsep hukumnya sampai akhirnya diterima UNCLOS tahun 1982,” kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, di Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut Damos, Indonesia dalam diplomasi untuk hukum internasional ingin menunjukkan bahwa hukum menciptakan kekuatan, bukan sebaliknya, kekuatan yang menciptakan hukum. Hal itu terbukti dari keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja untuk menawarkan konsep negara kepulauan.

Sebelumnya pada masa Belanda, laut Indonesia hanya berjarak tiga mil dari garis pantai. Tapi, setelah berlakunya UNCLOS, maka batas laut ditambah menjadi 12 mil dari garis pantai.

“Orang berpikir hukum internasional lahir dari negara-negara Barat, di luar itu merasa termarjinalisasi. Padahal perkembangan abad 20 terbalik, justru negara-negara Asia yang sangat kontributif terhadap perkembangan hukum internasional,” kata Damos.

Pakar Hukum

Damos mengatakan sebagai pihak yang aktif dalam perumusan dan perkembangan hukum internasional, Indonesia akan menggelar konferensi internasional untuk mengundang para pakar hukum internasional di Asia.

Konferensi yang akan diadakan pada 15-16 Oktober 2019 di Jakarta merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Yayasan untuk Pengembangan Hukum Internasional (Development of International Law/DILA) Korea Selatan, dan Universitas Indonesia (UI).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan akan membuka konferensi internasional tersebut dan menyampaikan sambutan kunci bertema “ASEAN Outlook on Indo-Pacific” yang salah satu elemennya adalah hukum internasional.

Menurut Damos, partisipasi Kemlu dalam konferensi ini sangat relevan. Salah satunya karena NKRI lahir dari hukum internasional seperti tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan norma internasional, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 memberikan tanggung jawab untuk penegakan hukum internasional di tengah dinamika global dan geopolitik saat ini.

“Indoensia harus memainkan peran untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan isu-isu strategis,” kata Damos.



Sumber: Suara Pembaruan