Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia Usung Tiga Prioritas

Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia Usung Tiga Prioritas
Menteri Luar Negeri, Retno P Marsudi, menyampaikan pidato tentang terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022, di Jakarta, Kamis (17/10/2019) malam. ( Foto: Antara / Yashinta Difa )
Jeany Aipassa / JAI Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengatakan Indonesia akan mengusung tiga program prioritas setelah terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) periode 2020-2022.

Ketiga program prioritas tersebut, antara lain mendorong kemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan Asia Pasifik maupun di tingkat global.

Selain itu, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, kemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.

Selanjutnya, Indonesia juga akan berupaya memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, dan tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024.

"Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerja sama diantara negara-negara untuk kemajuan dan penghormatan HAM,"  kata Retno Marsudi, dalam pidato seusai sesi nonton bersama pemungutan suara pencalonan anggota Dewan HAM PBB, di Kemlu, Jakarta, Kamis (17/10/2019) malam.

Pada kesempatan itu, Retno Marsudi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Indonesia sehingga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

"Untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, kami memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial," ujar Retno Marsudi.

Retno Marsudi menjelaskan, setelah terpilih sebagai anggota, Indonesia juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil, dan non-politis, serta imparsial dan membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil.

Pemilihan anggota Dewan HAM PBB berlangsung dalam Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (17/10).  Indonesia mendapat dukungan 174 suara atau 90,2% suara dari 193 negara anggota PBB.

Indonesia mendapat suara tertinggi sebagai wakil kawasan Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, disusul Jepang (165 suara), Korea Selatan (165 suara), serta Kepulauan Marshall (123 suara).

Pemilihan tersebut, untuk mengisi 14 kursi Dewan HAM PBB mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat. Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara anggota melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB dengan distribusi geografis mencakup kawasan Afrika 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lainnya 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM menambah panjang catatan prestasi diplomasi Indonesia, setelah sebelumnya Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.



Sumber: Suara Pembaruan