Kemlu Perlu Lanjutkan Prestasi Indonesia di Dunia Internasional

Kemlu Perlu Lanjutkan Prestasi Indonesia di Dunia Internasional
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. ( Foto: Antara / Aprillio Akbar )
Grace Eldora Sinaga / PYA Senin, 21 Oktober 2019 | 18:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat Hubungan Internasional (HI) dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) dinilai perlu melanjutkan prestasi Indonesia di kancah dunia internasional, demi meningkatkan pencapaian yang didapat dalam beberapa tahun terakhir.

“Pencapaian sekarang ini sudah sangat terukur. Jadi kita sudah tidak berbicara kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Misalnya good governance baik, kita tidak lihat ada data korupsi di kementerian itu. Padahal kementerian besar dalam pengeluaran, seperti pembukaan kantor baru, konferensi internasional, penyelenggaraan kegiatan internasional tidak ada korupsi. Itu menunjukkan sudah teruji tata kelola yang baik. Standar ISO sudah terlaksana,” ujar dia kepada Investor Daily, pada Minggu malam (20/10).

Selain itu, indikator kegiatan Indonesia di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam hal lobi dan kegiatan penggalangan dinilai berhasil.

Menurut Rezasyah, prestasi tersebut patut dipuji karena ini membuktikan kualitas kementerian luar negeri yang kuat. Hal ini sebagai transisi menuju perbaikan Indonesia yang lebih baik, di tengah konflik dalam negeri yang rawan menjadi sorotan dunia.

Terkait kebutuhan dana diplomasi yang cukup besar, kata dia terlihat ada dukungan dari pemerintah setelah kebutuhan sektor infrastruktur terpenuhi. Salah satu kebutuhan kementerian luar negeri yang cukup besar, adalah pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Sementara itu, kementerian luar negeri dinilai cukup melibatkan aktor selain pemerintah. Di antaranya lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok profesional, kelompok bisnis, kelompok pendidikan, maupun kelompok riset. “Semua berpengaruh. Kita selama ini sudah dalam situasi yang relatif lebih aman dan pemerintah berwibawa, semua produktif, kita relatif tidak punya masalah dengan negara lain,” lanjutnya.

Rezasyah menjelaskan, saat ini kesempatan investasi dari luar negeri terbuka besar dengan potensi keuntungan yang naik dari tahun ke tahun. Ditambah rencana penyederhanaan birokrasi dengan lebih banyak fungsi akan menjadi sentimen positif untuk dunia usaha.

Saat ditanya soal penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI), pria yang juga berprofesi sebagai dekan fakultas humaniora di President University mengatakan bahwa saat ini kementerian luar negeri cukup mengakomodasi kepentingan TKI di luar negeri dengan adanya kontak langsung kepada pekerja setelah tiba di negara tujuannya.

Namun, Rezasyah mengimbau agar kementerian menambah penyuluhan proaktif, melibatkan otoritas hukum dalam pemantauan sehingga ada monitor sejak dini. Dengan kata lain ada kerja sama dengan intelijen, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, kepolisian negara, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Koordinasi antara birokrasi diharapkan harus lebih baik dan perlu mendalaman dari perjanjian internal yang diikuti, khsusunya yang melibatkan aktor daerah seperti pemerintah daerah,” ujarnya seraya menyoroti kondisi pemerintah daerah yang berkoordinasi langsung dengan pihak luar negeri, sehingga terjadi kesalahpahaman hukum terkait penyewaan pulau-pulau terluar Indonesia yang kemudian viral di luar negeri.

Menurut dia, menteri luar negeri yang akan menjabat dalam kabinet baru perlu mempercepat penyelesaian diplomasi perbatasan dengan asing dan diplomasi penggunaan wilayah ruang angkasa.

“Harus diidentifikasi, jangan sampai batas laut tidak terkendali bisa membawa kesulitan kelak. Misalnya batas laut, ada cara pandang berbeda antara United Nations Convention on The Law of the Sea dengan Thalweg yang dikenal Vietnam. Jadi perlu mengamankan perjanjian penting, otomatis perlu lebih banyak orang,” kata Rezasyah.

Lebih lanjut Rezasyah menilai, kementerian perlu mengupayakan tercapainya dialog. Dengan Pemerintah Tiongkok menghargai Indonesia, lewat pertemuan bilateral dengan wakil presiden Tiongkok

Di sisi lain, walaupun informasi kabinet terbaru belum dibukakan kepada publik, ia menilai, Menteri Luar Negeri Periode 2014-2019 Retno Marsudi memiliki figur cukup kuat. Retno dipandang memiliki kualitas pencapaian yang terukur di kementerian, ditambah adanya faktor gender balance dengan diharapkan 30% keterlibatan perempuan dalam kabinet pemerintahan.

Di samping itu, profesionalitas kementerian luar negeri juga perlu diimbangi oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat studi kelayakan dan memilih orang berdasarkan kriteria penerimaan.



Sumber: Investor Daily