LIPI: Kemlu Diminta Lebih Menggaungkan Sentralitas Indonesia di Dunia

LIPI: Kemlu Diminta Lebih Menggaungkan Sentralitas Indonesia di Dunia
Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi saat menghadiri KTT ASEAN di Bangkok, Sabtu, 22 Juni 2019. ( Foto: Istimewa )
Grace Eldora Sinaga / PYA Senin, 21 Oktober 2019 | 18:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ratna Shofi Inayati memberikan penilaian yang cukup baik terhadap pencapaian Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) selama lima tahun terakhir. Hanya saja, Ratna meminta agar kemlu lebih menggaungkan lagi bagaimana sentralitas Indonesia yang dipandang bisa menyelesaikan masalah di negara-negara tetangga.

“Terlihat dari beberapa kali pertemuan luar negeri, terutama terkait isu Papua sehingga PBB akhirnya tidak menghendaki Papua merdeka. Itu salah satu pencapaian pentingnya. Biar bagaimanapun, ada negara yang ingin referendum karena kepentingan Freeport. Di Asean, Presiden Joko Widodo mencetuskan info pasifik. Ini menjadi inovasi. Hanya harus lebih mengggaung lagi bagaimana sentralitas Indonesia dari negara karena dipandang bisa menyelesaikan berbagai masalah di negara-negara tetangga,” ujar Ratna kepada Investor Daily pada Minggu malam (20/10).

Selain itu, lanjut dia, Kemlu RI mulai memberi acuan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke Arab Saudi, Hong Kong, Tiongkok, maupun negara-negara penerima lainnya.

“Meskipun ada penyuluhan, tetapi tetap masih ada broker ilegal. Dalam hal ini, kementerian luar negeri perlu lebih aktif melindungi TKI di luar negeri,” tuturnya.

Sementara itu, permasalahan suaka yang ditempatkan di Indonesia sebelum dikirim ke negara selanjutnya dianggap cukup memadai. Namun demikian, perlu ada penanganan lebih cermat, karena jika pengungsi lama berada di Indonesia dapat mengganggu keamanan dan kontrak dengan penduduk setempat. Selain itu, perlu adanya koordinasi antar sektor dengan kementerian lainnya dan koordiinasi sehingga ada sinkronisasi.

Sedangkan pemerintahan baru dinilai perlu melanjutkan upaya yang telah dikerjakan kementerian sebelumnya dan harus mencermati isu-isu yang penting untuk ditangani kementerian luar negeri, seperti masalah ekonomi, TKI, dan hangatnya masalah dalam negeri.

Menurut Ratna, arah kementerian luar negeri sudah baik karena dalam lima tahun ini Indonesia dipandang sebagai sentralitas di negara-negara Asia Pasifik.

“Indonesia perlu mempertahankan posisi di tengah konflik Laut China Selatan, meski kita bukan claim estate. Hanya sudah mulai mengganggu di Kepulauan Natuna. Akhirnya TNI bangun pangkalan di sana, sebelum ini kapal-kapal Tiongkok ditangkap. Mereka protes. Indonesia bersikap untuk lebih waspada di Natuna, lebih melindungi dan menjaga,” jelasnya.



Sumber: Investor Daily