Menlu: Politik LN Prioritaskan Diplomasi Ekonomi

Menlu: Politik LN Prioritaskan Diplomasi Ekonomi
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, saat menyampaikan pidato tentang politik luar negeri Indonesia, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Foto oleh KEMLU. ( Foto: Dok SP )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Rabu, 30 Oktober 2019 | 16:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politik Luar Negeri (LN) Indonesia lima tahun ke depan akan memprioritaskan diplomasi ekonomi. Penguatan diplomasi ekonomi dilakukan lewat enam langkah strategis, yang diperkuat dengan keberadaan wakil menteri luar negeri (wamenlu).

Pernyataan itu, disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam pidatonya mengenai politik LN Indonesia 2019-2024, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Selasa (29/10). Disebutkan politik LN Indonesia akan bertumpu pada prioritas “4+1” (Empat Plus Satu).

“Prioritas politik luar negeri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri lima tahun ke belakang ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian. Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi,” kata Retno Marsudi.

Retno Marsudi menyampaikan, pidato dengan didampingi para direktur jenderal Kemlu, tapi tanpa kehadiran Wamenlu, Mahendra Siregar, karena sedang berada di Washington, Amerika Serikat (AS), untuk menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar.

Retno Marsudi mengungkapkan, prioritas itu sejalan dengan amanah konstitusi dan visi misi presiden dan wakil presiden. Itu sebabnya, Kemlu dilengkapi dengan posisi wamenlu baru yang dinilai mempunyai kapasitas dan pengalaman memadai untuk kerja sama perdagangan internasional.

Retno Marsudi menjelaskan, enam langkah strategis tersebut adalah, pertama, kapitalisasi penguatan pasar domestik. Posisi Indonesia sebagai pasar besar dengan lebih dari 260 juta penduduk, menjadi daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral, kawasan, dan dunia.

Menurut Retno Marsudi, kondisi pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini telah meningkatkan pelanggaran-pelanggaran.

“Hal lain yang harus diwaspadai adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal maupun dengan dumping atau subsidi asing,” kata Retno Marsudi.

Kedua, Indonesia akan memperkokoh diplomasi ekonomi untuk pasar tradisional dan non-tradisional. Indonesia, ujarnya, menargetkan untuk masuk ke pasar-pasar non-tradisional yaitu Amerika Latin, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, dan Pasifik.

“Setelah menembus pasar Afrika, melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, BUMN dan swasta Indonesia akan terus melanjutkan engagement (keterlibatan) dengan Afrika terutama perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pembangunan infrastruktur dan konstruksi,” kata Retno Marsudi.

Ketiga, penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Menurut Retno Marsudi, sepanjang lima tahun ke depan, Indonesia akan menyelesaikan berbagai perundingan yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).

Promosi

Strategi keempat, lanjut Retno Marsudi, adalah promosi terpadu perdagangan dan investasi, serta mendorong outbound investment. Retno Marsudi mengatakan salah satu promosi Indonesia adalah menggelar Halal Summit pada 2020.

Selain itu, perjanjian bilateral ke depan juga difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri. “Sebagai negara mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal,” kata Retno Marsudi.

Kelima, diplomasi Indonesia dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, salah satunya kelapa sawit yang menyangkut kurang lebih 16 juta orang, khususnya petani kecil dan keluarganya. Keenam, mendorong ekonomi 4.0 meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam.

Retno Marsudi menambahkan masa lima tahun ke depan menjadi periode diplomasi yang sibuk untuk Indonesia. Indonesia masih duduk di Dewan Keamanan (DK) PBB sampai akhir 2020, serta akan kembali menduduki keketuaan DK pada Agustus 2020.

Indonesia juga menjabat Dewan HAM PBB pada 2020-2022. Selain itu, pada 2020, Indonesia menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health (FPGH), dilanjutkan pada 2023 menjadi ketua ASEAN sekaligus ketua G20.



Sumber: Suara Pembaruan