ICC Setuju Penyelidikan Dugaan Kejahatan Myanmar Atas Rohingya

ICC Setuju Penyelidikan Dugaan Kejahatan Myanmar Atas Rohingya
Foto dokumentasi pada 9 Oktober 2017 memperlihatkan seorang pengungsi Rohingya bereaksi ketika memegang putranya yang tewas setelah menyeberangi sungai Naf dari Myanmar ke Bangladesh di Whaikhyang. ( Foto: AFP / INDRANIL MUKHERJEE )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Jumat, 15 November 2019 | 21:02 WIB

Den Haag, Beritasatu.com- Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) telah menyetujui penyelidikan sepenuhnya atas dugaan kejahatan Myanmar terhadap Rohingya.

Hakim-hakim ICC, Kamis (14/11), mendukung permintaan penuntutan untuk menginvestigasi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan penganiayaan atas kekerasan militer berdarah Myanmar pada 2017 terhadap kelompok mayoritas Muslim.

Keputusan ICC itu ditetapkan setelah pemimpin sipil de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, disebutkan dalam gugatan di Argentina atas kejahatan terhadap Rohingya, sedangkan Myanmar menghadapi gugatan genosida terpisah di badan pengadilan tinggi PBB tersebut.

Lebih dari 740.000 warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena dipicu kekerasan oleh militer Myanmar, yang disebut para penyelidik PBB sebagai genosida.

ICC, yang bermarkas di Den Haag dan dibangun pada 2002 untuk mengadili kejahatan-kejahatan terburuk dunia, menyatakan pihaknya memberi wewenang kepada jaksa penuntut untuk memproses lewat penyelidikan atas dugaan kejahatan di dalam yurisdiksi ICC terkait Myanmar.

ICC menyatakan dugaan tersebut termasuk tuduhan tindakan kekerasan sistematis, deportasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penganiayaan atas dasar etnisitas atau agama terhadap Rohingya.

Atas langkah itu, Direktur Konflik Bersenjata dan Anak-anak di LSM Save The Children, George Graham, menyatakan ada kebutuhan sangat besar untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang telah didokumentasikan tersebut.

“Skala dan intensitas kekerasan yang dilakukan terhadap Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar menuntut sidang yang independen dan imparsial (tidak memihak) di pengadilan,” kata Graham dalam pernyataannya.

“Anak-anak laki-laki dan perempuan Rohingya tewas, diperkosa, dan menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Sekitar setengah juta anak telah dipindahkan ke negara tetangga di Bangladesh, dimana hampir satu dari lima anak mengalami tekanan mental. Mereka berhak untuk mendapat pengadilan,” tambah Graham.



Sumber: Suara Pembaruan