Tiongkok: Pengadilan Hong Kong Tak Bisa Tolak Larangan Masker

Tiongkok: Pengadilan Hong Kong Tak Bisa Tolak Larangan Masker
Sekelompok siswa sekolah menengah meneriakkan slogan-slogan ketika bergabung dalam aksi protes di jantung distrik komersial, Central, Hong Kong, Jumat (4/10/2019) setelah pemerintah mengumumkan larangan masker wajah. ( Foto: AFP / Philip FONG )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 20 November 2019 | 19:44 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com- Badan legislatif terkemuka Tiongkok, Selasa (19/11), menyatakan pengadilan Hong Kong tidak punya kewenangan untuk memutuskan konstitusionalitas dari undang-undang (UU) di bawah Hukum Dasar kota itu, termasuk di dalamnya larangan memakai masker wajah.

Di pihak lain, kebuntuan memasuki hari ketiga saat lebih dari 200 demonstran antipemerintah masih bertahan di dalam universitas Hong Kong dengan dikepung oleh pasukan polisi.

“Apakah UU Daerah Administratif Khusus Hong Kong sesuai dengan Hukum Dasar Hong Kong hanya bisa dinilai dan diputuskan oleh Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat,” kata juru bicara untuk Komisi Urusan Legislatif dari Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat (NPC), Yan Tanwei, lewat pernyataannya, Selasa.

Hal itu disampaikan sehari setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong memutuskan larangan memakai masker wajah selama demonstrasi publik yang telah berlangsung lebih dari lima bulan, adalah tindakan inkonstitusional.

“Tidak ada otoritas lain yang mempunyai hak untuk membuat penilaian dan keputusan,” tambah pernyataan Yan.

Larangan pemakaian masker wajah diberlakukan mulai Oktober 2019 oleh pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Penerapan UU era-penjajahan ini pertama kalinya setelah lebih dari 50 tahun.

Sembunyikan Identitas

Demonstran biasa memakai masker untuk menyembunyikan identitas mereka di depan publik. Usulan itu telah dikritik secara luas oleh para pendukung gerakan antipemerintah, yang melihatnya beresiko terhadap demonstran.

Pengadilan Tinggi Hong Kong, Senin (18/11), memutuskan aturan darurat era-kolonial yang dihidupkan kembali sebagai justifikasi larangan masker, tidak sesuai dengan Hukum Dasar, yaitu konstitusi-mini (kecil) di bawah pengembalian Hong Kong ke Tiongkok pada 1997.

Menurut juru bicara parlemen Zang Tiewei, hanya legislatif yang mempunyai hak untuk memutuskan sesuai atau tidaknya suatu hukum berdasarkan konstitusi-mini, Hukum Dasar.

“Tidak ada institusi yang mempunyai hak untuk membuat penilaian atau keputusan,” kata Zang, seperti dilaporkan dalam situs Kongres Nasional Rakyat.

Zang mengatakan keputusan pengadilan Hong Kong sangat melemahkan pemerintahan Kepala Eksekutif Carrie Lam dan pemerintahan kota itu. Zang juga memperkirakan legislatif akan mengambil beberapa tindakan.

“Kami sedang mempertimbangkan pendapat dan saran yang relevan dari beberapa deputi NPC, ujar Zang tanpa memberi rincian.



Sumber: Suara Pembaruan